Komisi D DPRD Bantul Terima Aduan Soal Program Bantuan Ternak Dihapus

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dihapusnya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa bantuan kepada kelompok ternak di APBD Perubahan 2017 oleh Bupati Suharsono berujung kekecewaan oleh ratusan kelompok ternak di Bantul.

Mereka menilai keputusan tersebut sepihak.

Kekecewaan dari ratusan kelompok ternak ini disampaikan melalui Komisi D DPRD.

"Saya baru menerima aduan, bahwa para kelompok peternak kecewa keputusan bupati menghapus anggaran untuk bantuan ternak," kata Anggota Komisi D DPRD Bantul, Sudarmanta, Jumat (17/11/2017).

Dijelaskan Sudarmanta, kelompok ternak kaget ketika belum lama ini dipanggil oleh pihak Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bantul yang mewakili bupati.

Dalam pertemuan itu, para kelompok ternak diberi penjelasan perihal program bantuan ternak yang akhirnya ditiadakan.

Baca: Ini Alasan Fakultas Peternakan UGM Mengundang Dimas dan Diajeng Bantul di Festival Sate

Sumber kekecewaan kelompok ternak lainnya, keputusan ini terkesan dilakukan mendadak.

Padahal bantuan ternak sudah masuk pembahasan Komisi D DPRD Bantul dan sudah masuk dalam APBD Bantul 2017.

Kelompok ternak juga sudah melakukan lima kali revisi proposal.

Sudarmanta menunjukan Permendes Nomor 144 tahun 2014 dan Peraturan Bupati (Perbup) Bantul Nomor 50 tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

"Dua aturan ini memperbolehkan program tersebut didanai APBD," kata Sudarmanta.

Sudarmanta sempat menyampaikan perihal ini kepada bupati.

Namun bupati beralasan, dihapuskannya program bantuan ternak berbenturan dengan regulasi yang mengatur Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ).

Artinya, hewan ternak tak bisa diukur secara pasti untuk mengetahui harga.