Pemkot Yogyakarta Ubah Pendekatan Upaya Pengentasan Kemiskinan
Upaya ini dilakukan karena masih banyaknya warga miskin dari waktu ke waktu, meski bantuan dari pemerintah terus mengalir
Penulis: gil | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemkot Yogyakarta akan mengubah pendekatan dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga bisa lebih tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, upaya ini dilakukan karena masih banyaknya warga miskin dari waktu ke waktu, meski bantuan dari pemerintah terus mengalir.
Ia ingin kebijakan Pemkot bisa sesuai dan mampu mengatasi persoalan kemiskinan.
"Kami ingin mengupayakan dengan pendekatan problem sehingga program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran," ujar Heroe pada Jumat (3/11/2017).
Data warga miskin di Kota Yogyakarta sesuai dengan jumlah pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) sebanyak 18.651 kepala keluarga (KK) atau 60.215 jiwa.
Pemegang KMS selama ini dapat bantuan dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga santunan kematian.
Parameter yang dihitung mulai dari penghasilan, sandang, papan, pangan, kendaraan.
Baca: KSPSI dan FPPI: Upah Murah Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan di Yogyakarta
Penghasilan yang menjadi pemegang KMS ditetapkan maksimal Rp 300.000 per bulan.
Selain itu, sebanyak 17.634 KK di Kota Yogyakarta juga mendapat bantuan pangan non tunai dari Kementerian Sosial.
Setengahnya merupakan pemegang KMS.
Heroe menjelaskan, dalam menentukan bantuan perlu dilihat kembali yang paling dibutuhkan oleh warga miskin sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
Misalnya, jika yang dibutuhkan dalah tempat tinggal, maka pendekatannya adalah perbaikan rumah.
Bila persoalannya terkait penghasilan, maka yang diupayakan adalah pemagangan atau memanfaatkan perusahaan di sekitarnya.
“Jadi sasarannya fokus, kelompok mana yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu diupayakan,” sebut Heroe.
Heroe menyebut anggaran pengentasan kemiskinan 2018 sebesar Rp 92 miliar.
Jumlah tersebut murni dari APBD Kota Yogyakarta, belum termasuk bantuan program dari Pemda DIY dan pemerintah pusat.
"Juga sudah disampaikan ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pengentasan kemiskinan melalui satu pintu atau tidak berjalan sendiri-sendiri," jelasnya.
Namun Heroe tidak bisa menyebutkan angka persenan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, karena Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 masih dibahas di DPRD Kota Yogyakarta.
Tahun ini, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta mencapai 8,7 persen.
“Nanti kalau sudah ada angka kesepakatan pengurangan kemiskinan lima tahun ke depan, lalu kita breakdown per tahun target pengurangan kemiskinan,” pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
