Dukungan Pemda Penting untuk Tingkatkan Pemahaman Masyarakat tentang JKN-KIS

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengapresiasi Kota Yogyakarta yang mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS.

Dukungan Pemda Penting untuk Tingkatkan Pemahaman Masyarakat tentang JKN-KIS
BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengapresiasi Kota Yogyakarta yang mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS.

Ini merupakan wujud ketaatan pada undang-undang.

"Seluruh Jamkesda diwajibkan terintegrasi paling lambat 1 Januari 2019 dan semua warga negara Indonesia sudah tercover BPJS kesehatan, sehingga kerjasama ini memperkuat sinergi dan komitmen dalam memberikan jaminan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Andayani, Senin (30/10/2017).

Ia menyebut, bila program ini bergerak 100 persen, maka otomatis akan terbentuk suatu olah data yang memberikan pengaruh signifikan bagi pemerintah daerah.

Data tersebut berupa jumlah populasi masyarakat per-daerah dengan keterangan kesehatan atau riwayat kesehatan beserta diagnosanya.

"Manfaatnya misal, warga KTP Yogyakarta yang tinggal di Jakarta bisa terintegrasi dan mendapat layanan karena pemerintah daerah memiliki akses data yang valid," ujarnya.

Baca: Pemkot Yogyakarta Migrasikan Jamkesda ke BPJS, Ini Tujuannya

Ia menjelaskan, penambahan peserta BPJS mulai bulan Oktober 2017 mencakup berbagai segmen.

Di antaranya yakni peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri menunggak yang masuk kriteria miskin dan memiliki KTP-el dan/atau KK Kota Yogyakarta, peserta baru dan bayi baru lahir dari peserta yang telah didafatarkan oleh Pemkot Yogyakarta, pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pemkot Yogyakarta yang bukan penduduk Kota Yogyakarta dan belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

"Sampai pekerja penerima upah non aktif yang masuk kriteria miskin serta memiliki KTP-el dan atau KK Kota Yogyakarta juga masuk dalam target kami," jelasnya.

Andayani menambahkan, Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) ini nantinya akan semakin dirasakan manfaatnya oleh peserta apabila disertai dengan peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat.

Pun dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder tentang program JKN-KIS.

“Bersama kita memberikan sosialisasi, edukasi, informasi, dan advokasi kepada peserta sehingga peserta dapat menadapatkan manfaat JKN-KIS secara optimal,” Pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: gil
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved