Buruh Yogya Menuntut Kenaikan Upah
Hasil survei FPPI menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang seharusnya diterima oleh buruh di masing-masing kota.
Penulis: Tantowi Alwi | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Tantowi Alwi
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota (FPPI PIMKOT) Yogyakarta, Pusat Studi Masyarakat (PSM) Yogyakarta menggelar jumpa pers tentang sosialiasi hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kantor Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY, Rabu (25/10/2017).
Jumpa pers ini digelar sekitar pukul 10.00 WIB.
Berbagai perwakilan organisasi hadir dalam jumpa pers ini di antaranya, Kirnadi, Wakil Ketua DPD KSPI, Irsad, Sekretaris DPD KSPI, Abdul Gani, perwakilan FPPI, serta Patra Jatmiko, perwakilan PSM, dan surveyor KHL, Subandriyo.
FPPI mengadakan survei KHL 2017 di lima kabupaten/kota di DIY.
Hasil survei FPPI menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang seharusnya diterima oleh buruh di masing-masing kota.
Baca: ABY Sebut Penentuan UMK Tetap Berdasarkan Survey Kebutuhan Hidup Layak
Adapun besar UMK, hasil survei dari FPPI adalah sebagai berikut:
1. Sleman senilai Rp2.697.336
2. Yogyakarta senilai Rp 2.679.342
3. Bantul senilai Rp2.532.463
4. Kulon Progo senilai Rp2.243.163
5. Gunungkidul senilai Rp2.041.061
"Hasil survei KHL ini harus diakomodir dalam upah minimum 2018," kata Kirnadi.
Ia mengatakan formula yang dipakai dalam survei ini agak berbeda dengan yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY.
"Inflasi harga barang tidak dimasukkan oleh Pemda," kata Kirnadi saat jumpa pers.
Survei KHL 2017 dilakukan karena upah minimum yang diterima buruh sangat murah.
"Kemiskinan di DIY paling tinggi se-Jawa, kami ingin Pemda menaikkan upah minimum, bila ingin menuntaskan kemiskinan tersebut," ujar Kirnadi.
Jumpa pers ini sekaligus pernyataan sikap bersama dari ketiga organisasi buruh tersebut.(TRIBUNJOGJA.COM)
