Pemkot Magelang Mulai Akses Pajak Instansi Militer, Kodim 0705/Magelang Mendukung Penuh

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menyatakan bakal mulai mengakses pajak dari instansi militer, khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).

Kodim 0705/Magelang pun menyambut baik hal tersebut.

Komandan Kodim 0705/Magelang, Letkol Inf Hendra Purwanasari, mengatakan bahwa mengakses pajak dari bangunan-bangunan milik instansi militer merupakan langkah positif dari pemerintah daerah.

Namun, ia masih menunggu regulasi, sekaligus ketetapan peraturan itu.

"Beberapa waktu lalu kami sudah menjalin komunikasi dengan staff BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), walaupun belum terlalu intens. Tapi, kami sangat mendukung," katanya, Senin (9/10/2017).

Walau begitu, Hendra tidak memungkiri, sejauh ini sudah ada beberapa bangunan milik instansi militer yang telah dibayarkan pajaknya, meski belum seluruhnya.

Baca: Pemkot Magelang Mulai Akses Pajak Instansi Militer

Pihaknya pun siap meningkatkannya lagi, jika memang terdapat lokasi-lokasi yang pajaknya belum terbayarkan.

"Ya, sudah ada (yang dibayarkan pajaknya), tapi besarannya berapa, coba nanti kita cek dengan staff, semoga bisa dikelola dengan baik. Selanjutnya, kalau ada bangunan lain yang belum, pasti akan segera kita selesaikan," tukasnya.

Imbuh Hendra, pembayaran PBB-P2 memang belum menyentuh bangunan-bangunan milik instansi militer, lantaran tidak adanya komunikasi.

Terlebih, selama ini belum terdapat regulasi, terkait berapa besaran yang harus dibayarkan, serta pembayarannya kemana.

"Intinya, kita siap. Sebab, TNI ini kan milik negara, jadi aset-aset yang sementara kami tempati ini, juga merupakan kewenangan dari negara. Karena itu, kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan kepada pengguna aset, merupakan kewajiban bersama," jelasnya.

Apalagi, Hendra memastikan, besaran pajak keseluruhan yang harus dibayar tidak akan terlalu besar, sehingga kemungkinan bisa dengan mudah teratasi.

Pihaknya pun sekaligus hendak memberi contoh positif bagi masyarakat, terkait kesadaran membayar pajak.

"Kita dari aparat negara pun patuh terhadap pajak. Sehingga, diharapkan menjadi teladan positif kepada masyarakat," tandasnya.