KKP Maksimalkan Potensi Pengelolaan Tuna Sirip Biru di Perairan Indonesia
Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengintegrasikan semua database dan sistem pemantauan perikanan tuna di Indonesia
Penulis: Victor Mahrizal | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menaruh perhatian untuk meningkatkan produktivitas komoditas Tuna Sirip Biru Selatan di perairan laut lepas Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2016, Indonesia menyumbang hampir 16% dari total produksi global atau sekitar 1,1 juta ton dari total 7,7 juta metrik ton tuna yang ditangkap di seluruh dunia.
Pengelolaan wilayah penangkapan tuna dan ekspor ke pasar internasional, menjadi pembahasan strategis The 24th Annual Meeting of Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Senin (9/10/2017).
Indonesia, pada 6 Desember 2017 telah bergabung dalam keanggotaan penuh CCSBT dan sejak saat itu produk SBT bebas diperdagangkan ke pasar inernasional secara sah (legal).
Sampai saat inj, CCSBT beranggotakan 8 negara yakni, Australia, UE, Taiwan, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Afrika Selatan.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap, KKP Reza Shah Pahlevi menjelaskan untuk mengatasi permasalahan perikanan tuna yang komplek, sejak 2015, pemerintah Indonesia telah menetapkan Tuna Fishering Plan.
“Upaya-upaya tersebut antara lain pembentukan Satgas 115, keterlibatan sebagai champion partner Global Record of Fishing Vessels, integrasi data VMS dengan Global Fishing Watch juga mendorong entitas dunia untuk menyatakan UII Fishing sebagai transnational organized crime,” kata Reza.
Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengintegrasikan semua database dan sistem pemantauan perikanan tuna di Indonesia dalam meningkatkan validitas dan akurasi dara sari waktu ke waktu sebagai bagian dari peningkatan kepatuhan Indonesia terhadap Tuna Management and Conservasi Measurea RFMO.
“Dengan demikian, tindalan nyata telah diambik pemerintah Indonesia dalam berpartisipasi untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna dunia yang berkelanjutan,” kata Reza.(tribunjogja.com)
