PTUN DIY Minim Perkara

Susanto yang juga menjadi pengurus rukun tangga (RT) ini mengatakan, seharusnya memang ada edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai fungsi dari PTUN ini.

Sehingga wewenang dan juga fungsinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari keadilan terkait kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Masalahnya, belum ada sosialisasi. Selain itu juga masyarakat cenderung apatis dan takut untuk menggugat kebijakan pemerintah yang kurang pas,” ulasnya.

Kirnadi, salah satu warga Kalasan juga mengatakan, hingga saat ini masih banyak warga yang memang belum mengetahui dan memahami peranan dari PTUN.

Lembaga peradilan ini baru ngetren saat sengkeda pemilihan presiden 2014 lalu, padahal sudah ada lebih dari 26 tahun.

“Masalah lain adalah edukasi dan sosialisasi untuk masyarakat masih kurang, sehingga belum banyak yang tahu. Warga juga masih tidak tahu apakah kebijakan dari level lurah hingga presiden boleh digugat. Itu hanya sekelompok kecil saja yang tahu,” ujar Sekretaris Jendral (Sekjend) Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) ini.