Penolakan Pembangunan Mal Terus Bermunculan

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Penolakan atas rencana pembangunan Mall di Bantul terus bergulir. Kini giliran Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), yakni APPSI Pasar Piyungan dan Pasar Imogiri yang secara tegas menolak ide Suharsono ini.

Menurut Ketua APPSI Pasar Piyungan, Sukarno, wacana pembangunan Mall yang dicanangkan Suharsono tidak selaras dengan keinginan para pedagang tradisional di Bantul.

Apalagi Sukarno meyakini keberadaan Mal di Bantul pasti berdampak buruk terhadap para pedagang-pedagang kecil, yang selama ini banyak berkutat di pasar tradisional.

“Kalau bagi kami dimanapun Mal didirikan, baik di perbatasan Sleman maupun Kota Yogyakarta, bagi kami itu sama saja. Karena bagaimanapun kehadiran Mal pasti berdampak buruk pada pasar tradisional. Makanya selagi pembangunan Mal didirikan di wilayah Bantul, pasti kami tolak,” jelasnya, Senin (22/8/2016).

Meskipun nantinya jarak antara pasar tradisional dengan Mal diatur sedimikian rupa, Sukarno meyakini kehadiran Mal bakal tetap berdampak pada pedagang kecil.

Apalagi dalam segi permodalan para pedagang tradisional jelas kalah, sementara para pelaku bisnis di Mal jelas memiliki modal lebih, sehingga dengan mudahnya mereka memainkan harga di pasaran.

Dengan modol besar itu, menurut Sukarno para pelaku bisnis di Mal bisa menyediakan barang yang melimpah sekaligus murah. Karena mereka bisa dengan mudah memberikan program promo yang menarik untuk memikat pelanggan.

“Jadi jelas, kalau mereka yang memiliki kapital besar akan menang, sementara pedagang yang berkapital kecil pasti kalah,” ungkapnya.

Lanjut Sukarno, membandingkan antara masyarakat Bantul dengan masyarakat Kota Yogyakarta terkait kehadiran Mal jelas keliru.

Apalagi selama ini banyak yang mengibaratkan suasana Mal di Bantul bakal sama seperti kondisi Pasar Bringharjo yang berdampingan dengan Mal Malioboro.

“Perbandingan itu ya beda, tidak bisa disamakan,”tegasnya.

Terpisah Ketua APPSI Pasar Imogiri, Darmanto, menyebut jika pembangunan Mal di Bantul saat ini belum dibutuhkan.

Ketimbang mendirikan Mal, Darmanto menyebut jika pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul semestinya lebih memprioritaskan pembangunan pasar tradisional.

“Kalau memang mau mendirikan Mal ya harus mentaati aturan, apalagi di Bantul dalam jarak 3.000 meter tidak boleh ada supermarket dan departemen store,” paparnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PDI-P, Timbul Harjana, menegaskan jika fraksinya menolak secara tegas wacana pembangunan Mal di Bantul. Lebih baik ketimbang membangun Mal, Pemkab menurutnya bisa lebih memperhatikan para pedagang tradisional.