Warga Pedan Demo Minta Pembangunan TPAS Dibatalkan
Aksi tersebut dimulai dengan iring-iringan warga yang datang menggunakan berbagai kendaraan, mulai dari roda dua hingg truk muatan.
Penulis: ang | Editor: oda
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Angga Purnama
TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN – Ratusan warga Pedan kembali mendatangi Kantor Bupati Klaten, Rabu (11/5/2016). Mereka berunjukrasa menolak pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Troketon.
Dalam aksinya, warga dari tiga desa; Toketon, Kaliogawe, dan Kalangan itu memaksa bertemu Bupati Klaten, Sri Hartini. Warga meminta bupati untuk mendengarkan aspirasi warga yang tidak menginginkan TPAS tersebut.
Aksi tersebut dimulai dengan iring-iringan warga yang datang menggunakan berbagai kendaraan, mulai dari roda dua hingg truk muatan.
Sekitar pukul 09.30 WIB, massa tiba di depan gerbanng kantor Bupati Klaten yang sudah mendapatkan penjagaan dari aparat kepolisian.
Sembari membawa poster dan spanduk yang berisikan penolakan terhadap rencana pembangunan TPAS Troketon, warga menggelar orasi bernada serupa.
Mereka menuntut bupati segera memberikan jawaban kepastian atas keluhan warga tersebut.
Namun setelah menunggu hingga 30 menit, warga belum juga diizinkan masuk untuk menemui bupati.
Aparat kepolisian menjelaskan bahwa perwakilan warga dapat bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten karena bupati sedang menghadiri acara di wilayah Cawas.
Rencana tersebut ditolak warga dan warga memilih kembali menggelar orasi.
Lantaran tidak kunjung ditemui oleh Sri Hartini, massa yang berunjuk rasa di depan kantor bupati setempat merangsek ke ruas Jalan Pemuda. Warga mencoba memblokir ruas jalan tersebut sebagai aksi protes.
Sejumlah petugas kepolisian dari Sat Dalmas dan Sat Sabhara Polres Klaten yang mengamankan jalannya unjuk rasa mencoba menghalau warga yang mencoba memblokir jalan.
Sempat terjadi aksi saling dorong dari kedua pihak. Aksi tersebut terjadi beberapa kali dan baru mereda setelah sejumlah koordinator aksi mencoba menenangkan.
Koordinator aksi, Sutrisno mengatakan pembangunan TPAS tersebut dinilai sangat merugikan warga.
Selain karena berada terlalu dekat dengan pemukiman warga, pembangunan TPAS tersebut dilakukan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu kepada warga.
