FMPD Dukung Kebijakan Kementerian Desa

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ikrar Gilang Rabbani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan massa dari Forum Masyarakat Peduli Desa (FMPD) Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY, Rabu (13/4/2016).

Aksi itu untuk mengecam eks-PNPM yang ingin otomatis menjadi pendamping desa tanpa melalui seleksi terlebih dahulu.

Koordinator FMPD Muh Zamzam menjelaskan, eks-PNPM menentang kebijakan Kementerian Desa untuk melakukan perekrutan pendamping desa karena takut kehilangan pekerjaan.

"Padahal di luar sana, banyak orang-orang yang lebih berkualitas ketimbang para eks-PNPM ini, mereka hanya takut kehilangan pekerjaan dan penghasilan. FMPD mendukung penuh pemerintah untuk melakukan rekrutmen terbuka bagi pendamping desa," ujar Zamzam.

Pendamping desa merupakan perwakilan kementerian di daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan program Kementerian Desa khususnya soal dana desa dari pemerintah.

Zamzam berharap proses perekrutan, khususnya di DIY, dilakukan secara terbuka dan objektif.

"Semua orang berhak menjadi pendamping Desa, karena itu kami berharap dari DPRD DIY untuk menyampaikan dan menindaklanjuti aspirasi kami," ujar Zamzam.

Anggota Komisi C DPRD DIY Sukamto mengatakan hendaknya pendamping desa tidak berasal dari satu kelompok tertentu dan harus dilakukan seleksi secara terbuka.

"Tuntutan seperti ini pantas dan layak untuk diikuti dan ditindaklanjuti," ujarnya. (tribunjogja.com)