Pengelola Kecewa Penegakan Perda Terkait Pengelolaan Gua Pindul Urung Dilakukan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Hari Susmayanti

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Rapat koordinasi penyelesaian konflik pengelolaan Gua Pindul yang dilaksanakan di Balai Desa Bejiharjo, Senin (11/4/2016) berlangsung antiklimaks.

Rencana penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) Gunungkidul urung dilaksanakan.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Balai Desa Bejiharjo tersebut, Pemda Gunungkidul memutuskan untuk tidak melakukan penegakan perda terhadap pengelola Gua Pindul.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbudpar) Gunungkidul lebih memilih untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan antarpengelola tersebut.

Keputusan Pemda Gunungkidul yang tidak melakukan penegakan perda tersebut membuat sejumlah perwakilan dari pengelola kecewa.

Mereka kemudian memilih untuk meninggalkan lokasi rapat dan berbincang-bincang di depan Balai Desa.

Bahkan ada beberapa yang memilih untuk pulang karena menganggap pertemuan yang dilakukan sudah melenceng dari tujuan awal.

“Saya tidak tahu maksud pertemuan ini. Kemarin kan rencananya pada Senin ini akan dilakukan penegakan perda. Tapi tadi pagi saya ditelpon untuk datang ke balai desa, tapi tidak tahu apa tujuannya,” kata ketua II sekretariat Tunas Wisata, Rebito,.

Menurutnya, ketidakjelasan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik Gua Pindul ini bisa memperburuk suasana.

Sebab, sebagian besar anggota sekretariat yang mengelola Gua Pindul mengetahui kalau pemerintah daerah akan melakukan penertiban.

“Kalau tidak ditertibkan oleh pemerintah (daerah), saya khawatir warga akan melakukan penertiban sendiri,” ucapnya.

Sementara itu kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Gunungkidul, Saryanto, dalam rapat koordinasi memutuskan untuk menggelar pertemuan lanjutan yang melibatkan semua pihak, temasuk pemerintah desa.

“Kita akan tidak lanjuti dengan pertemuan lagi, nanti akan melibatkan semua pihak untuk merumuskan solusi, termasuk kerja sama antarpengelola,” katanya. (*)