Islah PPP Harus Libatkan Dua Kubu Yang Berseteru

Laporan Reporter Tribun Jogja Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM JOGJA - Wacana islah antara dua kubu di Partai Persatuan Pembangunan terus menguat, diharap nantinya islah tersebut harus merangkul dua kubu yang berseteru baik kubu Muktamar Surabaya dengan Ketua Romahurmuzy maupun Muktamar Jakarta dengan Ketua Djan Faridz.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPW PPP DIY Syukri Fadholi di sela aksi penolakan SK Menkumham di Kantor Kanwil Kemenkumham DIY Jl Gedong Kuning Yogyakarta Senin (29/2/2016).

"Kalau memang dilakukan maka harus dilakukan bersama antara kedua kubu, lalu pesertanya karena sudah terbelah maka dua kubu harus disertakan karena di tingkat seperti DPD juga ada yang terbelah, serta yang ketiga kita menolak politik uang," ujar Syukri.

Karenanya wacana islah ini harus benar-benar menjadi alat pemersatu partai.

Syukri sendiri menegaskan bahwa DPW PPP DIY tidak berpihak kepada salah satu pihak dan hanya berpegang pada konstitusi partai.

"Pada prinsipnya DPW DIY tidak berpihak apakah Romy (Romahurmuzy) atau Djan Faridz. Yang kita pegang adalah konstitusi partai dan UU partai," ujarnya.

"Yang kita lihat tegaknya hukum dalam berbangsa negara, sebab kalau tidak patuh pada hukum negara ini akan hancur," tambahnya.

Hal serupa diungkapkan sesepuh PPP Mudrik Sangidu menurutnya siapapun akan setuju dengan wacana islah asal tidak ada intervensi dari pemerintah yang terkesan dipaksakan dan berat sebelah

Yang harus dilakukan adalah melibatkan dan mempertemukan kedua kubu yang berseteru.

"Mereka ketemu dulu selesaikan kedua belah pihak, bukan sepihak. Kalai itu dilakukan sampai kapanpun tidka akan terjadi silah," ujar Mudrik. (tribunjogja.com)