Curhatan GTT Kulonprogo ke Bupati

Tidak hanya soal kesejahteraan yang minim, status para GTT dan PTT di Kulonprogo selama ini tidak jelas.

Penulis: Yoseph Hary W | Editor: oda
tribunjogja/yosephhary
Tenaga GTT dan PTT mendatangi BKD dan menemui Bupati Kulonprogo untuk menyampaikan aspirasi meminta peningkatan kesejahteraan dan agar diangkat sebagai PNS, Rabu (04/11). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary W

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Puluhan tahun mengabdi di daerah hingga bermandikan keringat, para pegawai dan guru tidak tetap (PTT/GTT) di Kulonprogo masih saja merasa nasibnya terpuruk.

Mereka merasa beban pekerjaannya yang bahkan kerap melebihi tanggungjawab pegawai berstatus PNS ternyata tidak juga membuat sejahtera.

Sebaliknya, kerap kali mereka hanya memperoleh lelah tak berkesudahan. Tidak hanya soal kesejahteraan yang minim, status para GTT dan PTT di Kulonprogo selama ini tidak jelas.

Mereka yang termasuk dalam honorer kategori dua (K2), meski telah dua kali mengikuti tes CPNS, nyatanya belum juga diangkat sebagai PNS.

Sekitar 129 GTT dan PTT K2 pun berupaya menemui Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, di BKD Kulonprogo, Rabu (4/11/2015).

Ketua Forum GTT-PTT Kulonprogo, Sugeng Riyadi, mengatakan kedatangan anggota forum bermaksud meminta kejelasan nasib mereka secara langsung kepada bupati.

"Kami memohon kesejahteraan dan agar diangkat menjadi PNS secara serentak," kata Sugeng, ditemui di BKD Kulonprogo, Rabu.

Di hadapan bupati, Sugeng mewakili rekan-rekannya menyampaikan uneg-unegnya. Anggota forum menyadari nasib mereka berbeda dari para pegawai berstatus PNS.

Namun, dalam tugas sehari-hari, beban kerja mereka kerap melebihi pegawai PNS tersebut.

Menurutnya, banyak tugas-tugas yang sebenarnya merupakan tanggungjawab PNS harus dilimpahkan kepada para GTT dan PTT. Hal itu karena kemampuan PNS ternyata tidak semua mumpuni atau berbeda satu sama lain.

"Banyak tugas dengan aplikasi komputer terpaksa dilimpahkan ke kami. Misal PU PNS yang jelas tanggungjawab PNS diminta kami yang kerjakan. Kami mohon diperhatikan, jangan semena-mena," ujar Sugeng, dikonfirmasi usai audiensi dengan bupati.

Informasi dihimpun Tribunjogja, kondisi serupa juga kerap terjadi pada GTT dan PTT di beberapa sekolah.

Mereka selain bertugas mengajar bahkan harus mengerjakan administrasi lain termasuk kelengkapan sertifikasi para guru, yang sebenarnya merupakan tugas pribadi guru PNS.

Alih-alih mendapat tambahan, nyatanya harus berakhir dengan sekadar rasa ikhlas.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved