Romy Akan Rebranding PPP

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, menyatakan akan mulai melakukan rebranding terhadap partai berlambang Ka'bah ini.

Menurutnya, sejumlah kasus hukum yang menimpa para kader partai, jumlah perolehan suara Pemilu yang terus menurun, ditambah kisruh internal yang menjadi sorotan publik, mutlak dilakukan rebranding.

Hal ini mendesak dilakukan guna memperbaiki citra partai yang saat ini kian terpuruk.

“Kita masih dalam tahap konsolidasi, saat ini masih dalam rebranding, sebab dalam sejarah tidak pernah PPP ribut pascaPemilu,” katanya saat melakukan safari media, ke kantor Redaksi Tribun Jogja, Jalan Jendral Sudirman nomor 52, Kota Yogyakarta, Rabu (16/9).

Rebranding tersebut untuk mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang.

Di sisi lain, akhir tahun ini dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Maka untuk mendongkrak elektabilitas para calon yang diusung partai, membutuhkan citra positif.

Dari sebanyak 192 rekomendasi yang dikeluarkan DPP untuk para calon Kepala Daerah di Indonesia, hanya 17 calon incumbent yang murni dari kader partai. Ia mengakui bahwa PPP masih minim kader.

“Itu sedikit sekali dan bahkan sangat sedikit. Awalnya kami ingin merangsang kader internal saja (maju dalam Pilkada), tapi ternyata sedikit sekali,” ungkapnya didampingi Wakil Sekretaris DPP PPP, Ahmad Baedowi dan Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah Arif Sahudi.

Untuk DIY, Romy mengakui PPP masih sulit berkembang. Bahkan perolehan suaranya cenderung menurun. Penurunan perolehan suara tersebut terjadi sejak Pemilu tahun 1999 hingga saat ini.

Perolehan itu juga terjadi di tingkat nasional.

Menurutnya, penurunan itu disebabkan basis masa PPP yang mayoritas dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah terbelah.

Yakni kalangan NU lebih cenderung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Muhammadiyah cenderung ke Partai Amanat Nasional (PAN).

Dari setiap pelaksanaan Pemilu, Romy menilai terdapat lima syarat seseorang akan terpilih. Antaralain integritas, kapasitas, popularitas, kapabilitas, dan isi tas.

“Isi tas maksudnya calon harus memiliki bekal yang cukup untuk biaya kegiatan-kegiatan sosialisasi,” katanya. (tribunjogja.com)