Keraton Harusnya Lakukan Moratorium Izin Penggunaan Lahan SG

Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Banyak kasus pengelolaan Sultan Ground (SG) yang masih bermasalah muncul wacana moratorium pemberian izin pengelolaan SG.

Usul tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD DIY Bambang Krisnadi Rabu (17/6/2015) dalam Diskusi 'Quo Vadis Sultan Ground dan Pakulaman Ground' di Kantor Tribun Jogja jalan Sudirman Yogyakarta.

Konflik tanah menjadi konflik yang ekstraordinary karena hubungan emosional antara tanah dengan pemilik sangat kuat, sampai ada istilah Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi yang bermakna walau hanya seluas ujung jari, bumi atau tanah milik kita, harus kita pertahankan.

Yang terbaru warga sekitar Pantai Watu Kodok, Tanjungsari, Gunungkidul dilaporkan oleh investor ke polisi karena menolak pindah dari tanah yang sudah ditempatinya bertahun-tahun.

Hal tersebut disebutnya muncul karena adanya pembiaran terhadap masalah SG ini yang sudah lama.

“Akar permaslahannya di kita ini muncul manajemen pembiaran, kalau belum masalah belun terbuka maka ada pelanggaran pun biasanya dibiarkan saja,” tuturnya.

Bambang menambahkan bahwa SG dan PAG ini sudah diakui Negara dan menjadi jati diri Yogyakarta itu sendiri sehingga harus diuri-uri dan dimanfaatkan dengan baik dengan tetap berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat sesuai jargon ‘Tahta Untuk rakyat’.

Karenanya dirinya berharap ada win-win solutions bagi semua pihak yang terlibat seperti dengan dialog.

Dia juga mengusulkan adanya moratorium sementara pemberian izin penggunaan sultan ground sampai masalah-masalah yang ada diselesaikan.

“Dimungkinkan dikeluarkan moratorium agar tidak ada lagi satu masalah belum selesai sudah muncul lagi maslah lain, jangan sampai dibiarkan lalu muncul seperti sekarang,” tuturnya. (tribunjogja.com)