KGPH Hadiwinoto: Sabdaraja Batal Demi Hukum

Laporan Reporter Tribun Jogja, Anas Apriyadi

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sabdaraja yang dikeluarkan oleh Sri Sultan HB X dianggap cacat hukum dan tidak sah oleh adik-adik Sultan sehingga harus dibatalkan. Hal tersebut diungkapkan salah satu adik Sultan, KGPH Hadiwinoto usai melakukan ziarah ke makam Imogiri, Rabu (6/5/2015).

Gusti Hadi menjelaskan pascakeluarnya Sabdaraja yang pertama pada Kamis (30/4/2015), ia dan beberapa kerabat keraton telah melakukan pembahasan mengenai Sabdaraja tersebut.

"Kita sepakat untuk menelaah secara hukum, sosial, dan budaya tentang Sabdaraja yang dikeluarkan. Hasilnya itu semua batal demi hukum," tegasnya.

Menurut Gusti Hadi, masalah dalam Sabdaraja selain melanggar paugeran juga menabrak protokoler adat yang ada dalam tradisi Keraton Yogyakarta.

"Ngarso dalem siniwaka di mangantur tangkil siti hinggil, tempat tertinggi di keraton tapi tanpa pakaian kebesaran dan tidak ada upacara ndalem, itu tidak bisa," terangnya.

Menurutnya pakaian kebesaran yang dipakai harusnya berupa pakaian kebesaran Raja secara lengkap dengan kuluk berwarna hitam lugas tanpa bordiran.

Seperti diketahui pada Sabdaraja pertama, Kamis (30/4/2015), Sultan mengenakan pakaian jawa biasa dengan baju takwa hijau bermotif bunga. Pada sabdaraja kedua, Selasa (5/5/2015), Sultan mengenakan pakaian kebesaran raja dengan kuluk berwarna biru.

Kesalahan protokoler tersebut menurut Gusti Hadi jadi alasan penting mengapa dua Sabdaraja yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan secara hukum adat. "Tidak perlu sampai bicara substansi, ini semua sudah batal demi hukum," tegasnya.

Gusti Hadi menerangkan ia telah mencoba berkomunikasi dengan Sultan untuk menyampaikan perihal kesalahan tersebut namun belum mendapatkan respon.

"Saya hari Kamis sudah menyampaikan, karena sebagai adik memberikan masukan positif. Masalah masukan dipakai atau tidak tergantung yang kita berikan saran," jelasnya. (*)