KPP Serukan Delapan Tuntutan Terkait Diskriminasi Perempuan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Keberadaan perempuan masih dinomor duakan dan hanya diidentikkan dengan dapur, kasur, sumur. Karenanya banyak sekali kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada perempuan.

Hal itu diungkapkan oleh aktivis Komisi Pembela Perempuan (KPP) Ernesto yang ditemui di sela aksi memperingati Hari Perempuan Internasional di Nol Kilometer Yogyakarta Minggu (8/3/2015). Ia mengatakan, walaupun sudah dilakukan kebijakan afirmasi bahwa minimal 30% caleg perempuan, namun aturan ini belum banyak menghasilkan kebijakan yang memihak perempuan.

"Perjuangan tentang upah layak bagi perempuan, hak anak, hak cuti dan lainnya tidak pernah diperjuangkan oleh elite," ucapnya.

Karenanya dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional KPP menyerukan 8 buah tuntutan. Yakni berikan upah layak bagi buruh perempuan, berikan hak cuti haid dan hamil bagi buruh perempuan, berikan akses pendidikan yang layak bagi perempuan.

Lalu tolak tes keperawanan, lawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hapuskan diskriminasi terhadap transgender.

Kemudian berikan kebebasan orientasi seksual serta berikan kesetaraan pada perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. (tribunjogja.com)