Megaproyek Bandara Kulonprogo
Pendataan Lahan Terdampak Bandara Kulonprogo Selesai Pekan Depan
Wilayah Glagah dan Palihan menjadi wilayah yang paling banyak terdampak pembangunan
Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Mona Kriesdinar
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO – Pendataan terhadap lahan dan warga enam desa terdampak pembangunan bandara di Temon kini tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Ditargetkan, pendataan bisa diselesaikan pekan depan.
Camat Temon, Djaka Prasetya, Kamis (13/3/2014) menuturkan, pendataan sudah dilakukan sejak Senin (3/3/2014) lalu oleh pemerintah enam desa calon lokasi bandara sesuai gambar dalam masterplan pembangunan bandara. Pendataan kroscek langsung di lapangan meliputi subjek dan objek yang akan terdampak, seperti nama warga, luasan lahannya maupun status kepemilikan tanah dan direncanakan bisa selesai sepekan ke depan.
“Temon Kulon, Sindutan dan Jangkaran sudah menyerahkan hasil pendataan ke kecamatan. Sedangkan Desa Glagah, Palihan, dan Kibonrejo pendataannya masih berlangsung,” kata Djaka.
Wilayah Glagah dan Palihan menurutnya adalah wilayah yang paling banyak terdampak pembangunan. Sehingga, pendataan sesuai permintaan pemerintah desa memerlukan waktu dua minggu. Meskipun ada kelompok warga yang menolak pembangunan bandara, Djaka mengatakan, pihaknya bersama pemerintah desa tetap melakukan upaya pendekatan.
Pendataan bagi warga yang menolak pembangunan dan menolak pendataan tersebut menurutnya bisa tetap berjalan karena sebetulnya sudah ada data di tingkat Pedukuhan. Dengan begitu, pendataan bisa lebih mudah dilakukan. Kendati demikian, ia optimistis pendataan warga terdampak bisa selesai seusai dengan waktu yang ditentukan.
“Data dari dukuh sebenarnya cukup, tapi lebih baik dicek ke lapangan untuk meyakinkan. Untuk warga yang tidak bisa didatangi akan pakai data Dukuh,” jelasnya.
Humas WTT, Martono mengatakan, warga menyesalkan adanya pendataan terhadap warga yang tanahnya akan terkena bandara tersebut. Warga menolak adanya pendataan karena warga sudah tegas menolak pembangunan bandara di wilayah mereka.
“Ini seperti adu domba antara warga dan desa. Padahal, kami kan jelas-jelas sudah menolak keras bandara,” kata dia.(tribunjogja.com)
Skandal Kuliner Terkait :
Bakpia Tidak Asli Merajalela di 7 Titik Penting di Yogya
