Sultan Siap Mundur dari Golkar

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA  - Anggota Tim Asistensi RUUK DIY, Achiel Suyanto mengatakan yang menjadi poin krusial terakhir pembahasan RUUK yaitu Dana Keistimewaan telah menemui solusi. Setelah pemerintah menjamin bahwa Dana Keistimewaan dipastikan ada.

"Itu solusi terbaik. Pengajuannya nanti tidak akan melalui DPR D DIY tapi langsung kepada Kementerian Keuangan. Meski jumlah itu belum tentu disetujui juga. Yang jelas ada batasan maksimal pengajuan dana, tapi belum bisa saya sampaikan sekarang," tandas Achiel.

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengaku tidak memermasalahkan jumlah Rp 1 triliun yang diajukan untuk tahun 2013. Sebab, yang menjadi fokus utama adalah disahkannya RUUK DIY menjadi undang undang. "Tidak masalah. Disesuaikan saja dengan kebutuhan daerah dan kemampuan negara," kata Sultan.

Selain Dana Keistimewaan, salah satu poin yang diajukan DPR adalah Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak diperbolehkan menjadi kader suatu partai politik (parpol). Maka dari itu, Sultan menyatakan siap mengundurkan diri apabila undang undang memang menyebut demikian.

"Yo ora opo opo to kalau tidak boleh menjadi kader parpol. Kan dari awal teman teman sudah tahu jika DPR mengajukan syarat itu agar RUUK bisa disahkan. Kalau itu dimuat dalam undang undang ya mesti dipatuhi," tandas Sultan, saat ditemui di Kepatihan, Selasa (28/8/2012).

Meskipun sampai saat ini Sultan masih menjadi kader Partai Golkar, ia menyatakan siap mengembalikan kartu anggota (KTA). Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan sebagai kepala daerah DIY sesuai dengan Undang Undang Keistimewaan yang rencananya akan disahkan besok (30/8/2012). "Untuk mengundurkan diri ya harus itu (mengembalikan KTA, red). Tapi waktunya ya nanti, dicari momentum dulu," ucap Sultan. (hdy)