TVRI Hadir di Bangka Belitung

TRIBUNJOGJA.COM, PANGKALPINANG- Gubernur Bangka Belitung Eko Maulana Ali meresmikan Televisi Republik Indonesia (TVRI) wilayah provinsi itu, Senin (21/11/2011).

"Pada peringatan HUT Babel ke-11 ini, Pemprov Bangka Belitung (Babel) telah memiliki Stasiun TVRI Babel sebagai jembatan penyebaran informasi yang membangun kepada masyarakat," ujar Kepala Diskominfo Babel, KA Tajuddin di Pangkalpinang.

Ia menjelaskan, kehadiran TVRI Babel ini penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat.

"Lembaga Penyiaran Publik ini diharapkan dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah daerah menyangkut hal-hal yang dipandang perlu diinformasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia mengatakan, ketika pemerintah daerah memandang perlu menyampaikan informasi, maka melalui TVRI ini bisa disampaikan kepada masyarakat karena tanpa media ini tentu pemerintah sulit menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat.

"Saat ini, seluruh masyarakat di wilayah pedesaan, pulau terpencil sudah bisa mengakses informasi melalui siaran TVRI ini," ujarnya.

Menurut dia, masyarakat juga berpeluang untuk dapat menginformasikan tentang keadaan wilayah masing-masing dan hal ini akan menjadi masukan-masukan pemerintah daerah.

Misalnya, masyarakat di wilayah tertentu mendapatkan kesulitan sarana dan prasarana, pemerintah daerah akan menonton kemudian akan merespon dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran TVRI ini sehingga fungsi sebagai jembatan informasikan lebih optimal lagi," ujarnya.

Ia mengatakan, pembangunan stasiun TVRI Babel ini, merupakan kerja sama Pemprov Babel dengan LPP TVRI Sumatera Selatan, PT Timah Tbk. Dengan kerja sama tersebut, pemprov bisa menghadirkan TVRI Babel dengan persiapan yang tidak terlalu lama.  

"Sekarang sudah siaran perdana, siaran langsung peresmian dan peninjauan studio TVRI Babel oleh Gubernur, Sekda, Ketua DPRD Babel, Kapolda, Lanal dan pejabat instansi pemerintah provinsi lainnya," ujarnya.   (*)