Pemkab Kulon Progo Dorong Pemerintah Desa Dapat Kelola Website

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Laman jejaring (website) desa perlu dioptimalkan untuk proses transparansi pengelolaan pemerintahan desa.

Hal itu juga bisa menjadi indikator pencegahan tindak korupsi.

Kasi Keuangan dan Pendapatan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PMD Dalduk KB) Kulon Progo, Joko Sunanto mengatakan bahwa website desa perlu dioptimalkan sebagai indikator untuk pencegahan tindak korupsi sebagaimana dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: 8 Langkah Mudah Quick and Fresh Make Up Look dari Emina Cosmetics

Website desa disebutnya bisa menjadi tolak ukur pemerintahan desa yang bersih.

"Tata kelola desa yang bersih terwujud dalam keterbukaan informasi melalui website desa. Seperti pengeluaran desa dan penggunaan dana desa," kata Joko dalam pelatihan layanan administrasi desa berbasis Sistem Informasi Desa (SID) tahap kelima di Ruang Binangun IV, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Selasa (9/4/2019).

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, pelatihan ini sebagai transparansi informasi publik pada pemerintah desa.

Keterbukaan informasi melalui website desa akan membuka wawasan masyarakat sehingga tidak terjadi konflik dengan pemerintah desa.

Penyatuan persepsi antar semua desa juga diperlukan untuk menjaga eksistensi website tersebut mengingat sebelumnya ada yang mati suri sehingga informasi tidak tersampaikan.

"Jika perlu pembiayaan bisa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jangan sampai tim yang sudah dibentuk tidak melakukan update kegiatan penyelengaraan pemerintahan desa di website," kata Joko.

Baca: Kendalikan Alih Fungsi Lahan, Kulon Progo Bentuk Satgas Tata Ruang

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (DIskominfo) Kulon Progo, Rudiyatno mengatakan implementasi SID merupakan indikator keberhasilan Internet of Thing (IoT).

Pelatihan Layanan Administrasi Desa Berbasis SID sudah masuk tahap ke lima yang ditargetkan pada 87 desa di Kulon Progo.

Pihaknya menginginkan desa memberikan layanan optimal beserta validitas dan objektivitas data secara cepat, akurat, dan mudah.

Data itu nantinya terintegrasi dengan Pemkab Kulon Progo melalui satu pintu layanan organisasi perangkat daerah.

"Kami optimistis pelatihan ini bisa diterapkan di setiap desa dan mempermudah pekerjaan sehingga implementasi sistem iniformasi jadi lebih cepat dan berkualitas sehingga ada layanan terbaik untuk masyarakat," kata Rudiyatno.(*)