Pemerintahan Satriya untuk Percepatan Reformasi Birokrasi

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyosialisasikan program kebijakan pemerintahan Satriya kepada sejumlah perwakilan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), Senin (1/4/2019) di Ruang Sermo.

Program itu diharapkan bisa mengubah cara pikir segenap mempercepat kesuksesan reformasi birokrasi.

Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah (Setda) Kulon Progo, Sarji mengatakan budaya pemerintahan Satriya merupakan komitmen jajaran Pemerintahan DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

Satriya merupakan singkatan dari kata Selaras, Akal budi luhur, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, Ahli-profesional sebagai inti utama program tersebut.

Melalui sosialisasi ini diharapkan nilai Satriya itu dapat menjadi karakter dan pedoman birokrasi di kalangan SKPD Kulon Progo sehingga terwujud misi birokrasi tersebut.

"Diharapkan seluruh peserta yang hadir dapat menjadi agen perubahan dalam budaya pemerintahan," kata Sarji.

Baca: Terapkan Budaya Satriya, Sekda Sleman Ingin Wujudkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat

Budaya pemerintahan Satriya ini disebutnya sebagai hal mendasar yang mengatur budaya organisasi dalam sebuah birokrasi.

Ada 8 area perubahan salah satunya adalah untuk mengatur mindset birokrasi agar bisa menjadi percepatan terkait kesuksesan reformasi birokrasi.

Dengan adanya kebijakan Satriya, mau tidak mau menjadi kewajiban seluruh perangkat daerah untuk menerapkannya sesuai spesifikasi masing-masing.

Asisten Sekretaris Daerah Kulon Progo, Djulistyo menyebut keberhasilan reformasi birokrasi memerlukan konsistensi tentang komitmen yang jelas bagi seluruh aparatur sipil negara.

Selain itu, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi serta tuntutan profersionalisme dan tuntutan pelayanan prima dibutuhkan budaya organisasi.(TRIBUNJOGJA.COM)