Dewan Dorong Anggaran Untuk Pengadaan Lahan Embarkasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Provinsi DIY didorong untuk menganggarkan pembelian lahan embarkasi haji. Hal ini agar DIY tidak tertinggal dengan provinsi Jawa Tengah.

“Kalau melihat dinamika yang ada dan masih ada persoalan lahan, konsekuensinya adalah Pemda DIY harus membeli tanah mau tidak mau. Harus dianggarkan,” ujar Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto kepada Tribun Jogja, Jumat (22/2/2019) sore.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pembangunan embarkasi haji ini harus dipikirkan secara matang oleh semua pihak. Jika masih ada tarik ulur terus menerus mengenai lahan dan terganjal aturan peraturan menteri agama (PMA), maka harus diselesaikan.

Baca: Legislatif Setuju Pembangunan Embarkasi Segera Dilakukan

Baca: Soal Embarkasi Haji, Legislatif Sebut Perlu Kajian Teknis

“Segera diselesaikan kalau tidak kelakon DIY tidak punya embarkasi,” paparnya.

Dia menjelaskan, embarkasi haji ini ditujukan tidak hanya untuk melayani calon jamaah haji. Namun, bangunan tersebut bisa difungsikan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di antaranya untuk acara seminar, simposium, hajatan warga dan kegiatan lainnya.

“Pak sekda juga sudah pernah menyampaikan punya embarkasi ada kajian untuk pembelian lahannya. Saya kira DIY mampu membeli ada banyak anggaran untuk pengadaan lahan,” urainya.

Adapun, tawaran dari Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo pun menurut Koeswanto sangat tepat. Hal ini karena beberapa lahan alternatif yang ditawarkan memiliki kedekatan dengan bandara. Jangan sampai, sebut Koeswanto, lahan alternatif jauh dari bandara dan Kemenag justru memperhitungkan pembangunan di Jawa Tengah.

Baca: Lowongan PPPK di Gunungkidul Kurang Diminati, dari 96 Formasi, Hanya Ada 74 Pendaftar

Baca: Program Kotaku, Berdayakan Warga Untuk Entaskan Kawasan Kumuh

“Kalau Wates atau Kulonprogo dekat dengan bandara jadi strategis dan bagus,” katanya.

Koeswanto juga menyebut perlunya kajian teknis penganggaran untuk pengadaan tanah diperlukan. Pengkajian teknis penganggaran ini, paparnya, untuk mengetahui langkah selanjutnya dalam mengurai benang kusut soal lahan. Karena, di satu sisi Kemenag akan kesulitan membangun jika lahan yang digunakan tidak berstatus tanah milik pemerintah.

Sekda DIY, Gatot Saptadi mengatakan terus berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menunggu kewenangan Kemenag menunjuk DIY agar  mempunyai embarkasi haji. Untuk pembangunannya, pihaknya kembali menegaskan terkait dengan opsi-opsi yang akan dilaksanakan.

Pihak Pemprov DIY pun masih mencermati wacana penggunaan APBD sebagai dana untuk pembangunan embarkasi haji ini. Sehingga, bangunan tersebut nantinya milik Pemda DIY. Pihaknya harus melakukan kajian manfaat dari bangunan ini.

“Kalau membangun harus ada manfaat balik atau investasinya. Dengan luas tanah 10 hektar itu ada investasi besar dan manfaat jangka panjang cucuk (setimpal) engga,” urainya. (tribunjogja)