Tak Lama Ahok Bebas, Giliran Buni Yani Dieksekusi Jalani Vonis 1,5 Tahun Penjara

TRIBUNjogja.com ----- Buni Yani divonis bersalah oleh Majelis Hakin karena mengunggah video pidato Basuki Tjahaja Purnama saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani akan diesekusi pada hari ini, Jumat (1/2/2019).

Baca: Guru Ngaji Wanita yang Cabuli 5 Anak akan Diperiksa Kejiwaannya

BTP atau Ahok sudah bebas beberapa waktu lalu, kini giliran Buni Yani yang akan menjalani hukuman vonis 1,5 tahun penjara, jika dieksekusi hari ini.

Dikutip Tribunjogja.com dari Wartakota, Buni Yani menyambangi Masjid Al Barkah, Tebet, Jakarta Selatan. Hal itu ia lakukan setelah tak datang memenuhi panggilan
Kejaksaan Negeri Depok.

Pantauan Warta Kota, Buni Yani yang tiba sekitar pukul 11.30 WIB, didampingi oleh Ketua tim kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian. Ia langsung dihadang awak awak
media yang telah lama menunggunya.

Buni Yani kemudian langsung digiring ke rumah Pimpinan Pondok Pesantren Al Barkah, Komando Ulama Pemenangan Prabowo-Sandiaga Abdul Rosid Syafi'i. Dalam kedatangannya,
Buni Yani mengaku tak akan kabur dari kasus hukum yang menjeratnya.

"Saya enggak kabur," ujar Buni Yani di lokasi, Jumat (1/2/2019).

Sebelumnya, terpidana pengedit video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menolak dieksekusi. Rencananya Kejaksaan Negeri Depok akan melakukan eksekusi ke penjara
pada Jumat (1/2/2019) hari ini.

Berikut rangkuman kasus yang menjerat Buni Yani :

1. Awal Dijatuhi Vonis

Pada 2016 lalu Buni Yani dilaporkan serta diproses hukum setelah mengunggah sebuah video.

Video tersebut merupakan video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Pidato tersebut dilakukan oleh Ahok saat dirinya berada di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Buni Yani pun mengunggah video tersebut lewat akun Facebook pribadinya.

Dirinya dinyatakan bersalah karena transkrip dalam video tersebut sudah diedit dari video aslinya.

Dalam video itu kata "pakai" ketika Ahok menyinggung surat Al Maidah dalam pidatonya dihilangkan.

Setelah menjalani 19 kali persidangan, Buni Yani pun ditetapkan vonis 1,5 tahun penjara.

Dirinya dinilai melanggar UU ITE, Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

2. Ajukan banding dan ditolak

Tidak pasrah begitu saja dengan vonis majelis hakim, Buni Yani pun melanjutkan proses hukum dengan mengajukan banding.

Buni Yani mengajukan banding pada 20 November 2017 didampingi kuasa hukumnya, Syawaludin.

Alasan dibalik Buni Yani mengajukan banding adalah karena dirinya merasa bahwa vonis tersebut tidak berdasar dan tidak melalui riset mumpuni.

Enam bulan setelah mengajukan banding tersebut, pada Mei 2018, Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan untuk menolak banding yang diajukan Buni Yani.

3. Mengajukan kasasi

Dengan keyakinan penuh, Buni Yani pun kembali melanjutkan proses hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Menggunakan penasihat hukum yang berbeda, kali ini Buni Yani digandeng oleh pengacara Aldwin Rahadian.

Pada awal April 2018 pengacara Buni Yani menyebutkan bahwa berkas kasasi sudah lengkap dan akan diajukan ke MA.

4. Bergabung dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi

Merasa dikriminalisasi, Buni Yani merasa harus melawan pemerintahan Joko Widodo.

Oleh karena itu Buni Yani memutuskan untuk bergabung dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sudah, sudah bergabung. Itu salah satu langkah saya untuk melawan Jokowi terpaksa saya harus bergabung ke Pak Prabowo. Karena saya dikriminalisasi," kata Buni Yani
saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Dirinya mengatakan bahwa tujuan untuk memberikan dukungannya pada Prabowo-Sandi adalah agar dirinya tidak dijebloskan ke dalam penjara.

"Pak Prabowo harus menang, kalau enggak nanti saya masuk penjara 1,5 tahun," kata Buni.

5. Kasasi Ditolak

Pada akhir November 2018, Mahkamah Agung (MA) menyatakan menolak permohonan kasasi Buni Yani.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah menerangkan bahwa penolakan atas kasasi Buni Yani diputuskan oleh majelis hakim pada 22 November 2018.

"(Kasasi) diputus oleh majelis hakim pada 22 November 2018. Putusannya, permohonan kasasi JPU dan terdakwa ditolak," terang Abdullah di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin
(26/11/2018).

6. Keluar dari BPN Prabowo-Sandi

Setelah gagal mengajukan banding dan kasasi, hukum yang menjerat Buni Yani berkekuatan tetap.

Oleh karena itu, Buni Yani pun harus menelan pil pahit dengan keluar dari BPN Prabowo-Sandiaga.

Anggota BPN, Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa dalam BPN sudah ada ketentuannya bahwa dalam kasus hukum yang sudah ditetapkan, orang tersebut harus keluar dari BPN.

"Posisinya di BPN kan kita sudah ada aturan. Kalau yang bersangkutan sudah inkrach, tentu harus keluar. Dia akan memahami, akan mundur sendiri," ujar Riza.

Namun Riza menyatakan dirinya masih yakin bahwa Buni Yani tidak bersalah.

Selain itu dirinya merasa banyak pendukung Prabowo-Sandiaga yang dikriminalisasi.

"Kalau ada kelompok pendukung Prabowo-Sandi, banyak kejadian dikriminalisasi, banyak kejadian dipersulit, kalau ada yang mengadukan (langsung) diproses," kata Riza.

"Sebaliknya kalau dari kubu pendukung Pak Jokowi bersalah, kami laporkan ke aparat, tidak diproses sebagaimana pihak kami," tambah dia.

7. Akan diadili pada 1 Februari, Buni Yani minta penahanannya ditunda

Lewat kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian, Buni Yani mengajukan agar penahanannya ditunda.

"Kita mohon ada penundaan eksekusi," kata Aldwin dalam konferensi pers di jalan haji saabun No. 20, Jatipadang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019) malam.

Aldwin merasa putusan MA kabur karena hanya ada dua poin yang disebutkan dalam MA, yakni penolakan kasasi Jaksa dan kuasa hukum, serta membebankan biaya perkara Rp
2.500 pada terdakwa.

Namun tidak disebutkan bahwa putusan kasasi tersebut memperkuat putusan Pengadilan Tinggi sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, Buni Yani rencananya akan ditahan pada Jumat (1/2/2019).

8. Kejari tetap akan eksekusi Buni Yani 1 Februari

Meskipun mendapat permohonan untuk menunda penahanan Buni Yani, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok akan tetap mengeksekusi penahan terhadap Buni Yani.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Buni Yani akan ditahan pada hari ini, Jumat (1/2/2019).

Pasalnya, Kejaksaan Tinggi Depok sudah meneruma salinan putusan dari Mahkamah Agung.

“Kami sudah terima salinan putusannya sejak lima hari lalu. Setelah salinan putusan ya berarti selanjutnya pengeksekusian," kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sufari
di Kejaksaan Negeri Depok, Kamis (31/1/2019).(*)