Kulon Progo

Perlindungan Sosial Warga Miskin, Hasto Gunakan Anggaran Bantuan Sosial

Perlindungan Sosial Warga Miskin, Hasto Gunakan Anggaran Bantuan Sosial

Perlindungan Sosial Warga Miskin, Hasto Gunakan Anggaran Bantuan Sosial
IST
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengajukan permohonan penambahan penggunaan tanah Magersari usai menghadap Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Pakualam X, di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (25/6/2018) 

TRIBUNJOGJA.COM - Jalan lain ditempuh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menutup kebutuhan anggaran bagi pembiayaan pengobatan warga miskin.

Mereka yang belum terlindungi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan ditalangi melalui anggaran bantuan sosial.

Penggunaan anggaran bantuan sosial untuk membiayai pengobatan warga miskin non BPJS Kesehatan ini menurut Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo lantaran adanya kebijakan presiden untuk penghapusan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi warga miskin.

Anggaran daerah yang semula digunakan untuk Jamkesda dipindahkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan yang tentunya bernilai tak sedikit.

Baca: Tahun Ini, Pemkab Bantul Sediakan Kuota Transmigrasi untuk 30 Kepala Keluarga

Saat ini, Pemkab membayarkan premi iuran tiap warga miskin sebesar Rp23.500 per bulan.

"Pemkab harus menganggarkan lebih banyak lagi. Jadi, kami membuat kebijakan di luar umumnya dengan banting setir menganggarkan melalui anggaran bantuan sosial," kata Hasto, Rabu (2/1/2019).

Anggaran bantuan sosial yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo sebesar Rp3 miliar.

Baca: Musim Angin Kencang dan Gelombang Tinggi, Sebagian Nelayan Pantai Depok Pilih Tidak Melaut

Nantinya, warga miskin ini tetap diikutsertakan dalam perlindungan program BPJS Kesehatan dengan anggaran bantuan darurat tersebut meski sifat pembiayaannya hanya sebagai stimulan hingga kurun tertentu saja.

Dengan kebijakan itu, Pemkab harus memiliki strategi untuk mendata ulang warga miskin yang belum masuk perlindungan BPJS Kesehatan.

Hasto mengaku sudah meminta Dinsos P3Adan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memilah warga yang tak mampu membayar BPJS secara mandiri namun belum masuk dalam data yang diserahkan kepada Pemkab. Pendataan itu ditargetnya bisa selesai pada akhir Februari mendatang.

"Kami juga berharap warga yang tergolong mampu bisa ikut dalam BPJS Kesehatan secara mandiri," kata Hasto. (tribunjogja)

Penulis: ing
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved