Jawa

Peserta Lolos Jauh dari Kuota Penerimaan CPNS, Pemkab Magelang Minta Solusi dari Pusat

Jumlah itu dinilainya jauh lebih kurang dibanding dengan jumlah formasi yang diajukan pemkab yakni 259 formasi.

Peserta Lolos Jauh dari Kuota Penerimaan CPNS, Pemkab Magelang Minta Solusi dari Pusat
IST
Salah seorang peserta CPNS melihat papan pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di Gedung Wiworo Wiji Pinilih, Kota Magelang, Rabu (7/11/2018) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kabupaten Magelang masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN sebagai penyelenggara seleksi CPNS Tahun 2018 terkait formasi yang nihil pelamar, formasi dengan tidak ada peserta yang tak lolos.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Endra Endah Wacana, mengungkapkan, dari 3.030 peserta SKD CPNS Tahun 2018 untuk Pemerintah Kabupaten Magelang, hanya sebanyak 176 orang yang lolos.

Jumlah itu dinilainya jauh lebih kurang dibanding dengan jumlah formasi yang diajukan pemkab yakni 259 formasi.

Belum lagi formasi dengan pelamar yang kosong, atau formasi dengan tidak ada calon yang lolos SKD.

Baca: Dari 3.030 Peserta CPNS Kabupaten Magelang, Cuma 176 Orang yang Lolos. Rata-rata Gagal di TKP

"Dari jumlah pelamar sebanyak itu, sampai 3ribu lebih, dan hanya 176 yang lolos, ini sangat kurang dari kebutuhan kami sebanyak 259 formasi.," ujar Endra, Rabu (7/11/2018).

Endra mengatakan, bukan hanya Kabupaten Magelang saja yang mengalami hal serupa.

Hampir seluruh daerah, jumlah peserta yang lolos SKD sangat rendah, dan dibawah kuota penerimaan. Kecuali dari Kementerian PANRB yang sudah melebihi.

"Rendahnya peserta yang lolos ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena nilai ambang batas yang dianggap terlalu tinggi. Ada juga karena TKP yang menjadi momok yang menggugurkan para peserta," ujarnya.

Atas permasalahan ini, Pemkab Magelang pun masih menunggu keputusan dari BKN.

Baca: Jadwal dan Sekilas Contoh Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2018

Kendati demikian, Endra berharap ada solusi atas masalah formasi yang kosong tersebut, apakah nantinya akan ada mekanisme lain untuk menyiasati sedikitnya peserta yang lolos seleksi.

Ia mengatakan, masalah ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengatasinya.

Sementara pemerintah daerah dalam hal kewenangan daerah hanya membantu penyelenggaraan.

"Kalau tidak diisi, pasti rugi, karena kami sangat membutuhkan tenaga itu. Kami harapkan ada solusi atas permasalahan ini. Masalah ini memang baru dirapatkan oleh panselnas di Jakarta. Semoga ada solusi," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved