Wawali Kota Yogyakarta Minta Kebijakan PPDB 2019 Tidak Mendadak

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi meminta agar pemerintah pusat tidak mengeluarkan kebijakan secara mendadak terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan Heroe usai mendengar adanya wacana PPDB berbasis zonasi spasial.

Baca: Wacana Zonasi Spasial untuk PPDB 2019

"Aturan yang terkait PPDB kalau bisa jangan mendadak. Sehingga kami di Pemkot, dapat membuat aturan dengan baik. Masyarakat juga bisa mempersiapkan penerimaan siswa baru dan telah mengantisipasinya sejak lama," bebernya pada Tribunjogja.com, Kamis (16/10/2018).

Ia pun menuturkan, bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi mengenai penerapan PPDB Zonasi yang baru pertama kali dilakukan pada 2018 ini.

Beberapa orangtua siswa saat itu mengajukan protes ketika anaknya yang memiliki nilai tinggi, harus tersingkir dengan anak lain yang secara jarak lebih dekat dengan sekolah tersebut pada sistem zonasi.

"Harapan saya nanti, kita harus mencoba menyeimbangkan PPDB jalur prestasi dan juga PPDB jalur zonasi," ucapnya.

Ia menambahkan, kebijakan di dunia pendidikan bersifat dinamis.

Sebelumnya, kurikulum 2013 digulirkan.

Budaya belajar lama yang semula guru sentris berubah menjadi siswa sentris.

Hal tersebut dirasakannya membutuhkan penguatan SDM guru begitu juga sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

"Kedua dengan zonasi ini, dengan jumlah siswa yang masuk berasal dari berbagai kemampuan, maka tercipta kesenjangan.  Ini persoalan. Guru harus memulai dari bawah," bebernya.

Ia pun berharap agar kebijakan selanjutnya tak menggeser budaya unggul yang dimiliki sekolah.

Menurutnya, setiap sekolah berpotensi menciptakan budaya unggul.

Ketika terjadi perubahan lagi, maka tradisi unggul setiap sekolah menjadi tidak kondusif.