Pendidikan

Masalah SKTM Abal-abal, Pengumuman PPDB di Kota dan Kabupaten Magelang Terhambat

Seluruh calon siswa baru yang disinyalir menggunakan SKTM palsu langsung didiskualifikasi dari PPDB.

Masalah SKTM Abal-abal, Pengumuman PPDB di Kota dan Kabupaten Magelang Terhambat
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Suasana pendafataran PPDB di SMA Negeri 3 Kota Magelang dipenuhi para siswa dan orangtua calon siswa yang hendak melakukan pendaftaran ke sekolah, Jumat (6/7/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2018 di Kota dan Kabupaten Magelang sejatinya dilaksanakan pada hari ini, Rabu (11/7/2018).

Kendati demikian pengumuman baru akan dilaksanakan pada pukul 23.59 WIB malam nanti.

Hal ini dikarenakan masalah SKTM yang belum tuntas.

"Pengumuman PPDB tetap dilaksanakan Rabu (11/7/2018) ini, tetapi pengumuman baru akan dilaksanakan pada pukul 23.59 malam nanti. Kami masih melakukan rekapitulasi calon siswa baru yang menggunakan SKTM," ujar Kasubag TU BP2MK Wilayah IV Jawa Tengah, Prihestu Hartono, Rabu (11/7/2018).

Baca: PPDB SMA/SMK Jawa Tengah Masuki Tahap Persiapan Pengumuman Hasil Seleksi

Lanjut Prihestu, pihaknya masih melakukan rekapitulasi calon siswa baru yang telah diverifikasi menggunakan SKTM ataupun calon siswa ber-SKTM yang dicoret.

Seluruh calon siswa baru yang disinyalir menggunakan SKTM palsu langsung didiskualifikasi dari PPDB.

"Kami sudah lakukan verifikasi, ketika kami sinyalir verifikasi SKTMnya bermasalah, langsung dikonfirmasi dan didiskualifikasi. Jumlahnya masih kami data. Tim sedang melakukan rekapitulasi yang diverifikasi dan dibatalkan," katanya pada Tribunjogja.com.

Prihestu mengatakan, ada banyak aduan yang masuk BP2MK terkait masalah SKTM tersebut.

Baca: SKTM Kerap Disalahgunakan di PPDB, Sekolah di Kabupaten Magelang Perketat Pengawasan

Sebagian besar mengeluhkan banyaknya calon siswa ataupun orangtua siswa yang menggunakan SKTM palsu demi ingin diterima sekolah.

"Ada banyak aduan yang masuk, terkait SKTM ini. Banyak yang didiskualifikasi, karena tak sesuai. Terkait pendapatan juga, saya kasih contoh ada seorang orangtua siswa yang berprofesi sebagai TNI dengan pendapatan Rp 3 juta sebulan, dengan orang uang kerja di bengkel sementara istrinya kerja di pabrik, jika digabung Rp 3,5 juta tentunya tak seimbang. Kami tampung masalah tersebut," ujarnya.

Lanjut Prihestu, pihaknya pun akan melakukan evaluasi terhadap PPDB tahun 2018 ini, terkait sistem pendaftaran menggunakan SKTM, sehingga masalah serupa tak terjadi pada PPDB di tahun 2019 mendatang.

"Evaluasi akan dilakukan, pastinya nanti model SKTM pastinya ada, tetapi bagaimana mekanismenya akan kita evaluasi ke depan," tuturnya. (*)

Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help