Gunungkidul

Merasa Tidak Dapat Ganti Rugi yang Wajar, Warga Kemadang Layangkan Gugatan

Warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Gunungkidul karena pembebasan lahan yang terdampak pembangunan JJLS tidak wajar.

Merasa Tidak Dapat Ganti Rugi yang Wajar, Warga Kemadang Layangkan Gugatan
TRIBUNJOGJA.COM / Wisang Seto
Warga didampingi kuasa hukum saat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Gunungkidul, Senin (16/4/2018). 

Laporan Calon Reporter Tribunjogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL- Kurang lebih 40 warga Desa Kemadang beserta tim kuasa hukum mendaftarkan penolakan atas ganti rugi tanah yang berdampak Jaringan Jalan Lingkar Selatan (JJLS) yang dinilai tidak wajar pada Senin (16/4/2018) di Pengadilan Negeri Kabupaten Gunungkidul.

Selaku Kuasa Hukum warga, Ferry Okta Irawan mengatakan, pihaknya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Gunungkidul karena pembebasan lahan yang terdampak pembangunan JJLS tidak wajar.

"Hari ini kami melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait harga tanah yang menurut kami dibawah kewajaran serta tidak sesuai Undang Undang," terangnya.

Ia juga melanjutkan warga masyarakat Kemadang ini merasa tertekan, dan tidak diberikan kesempatan untuk musyawarah.

"Masyarakat merasa tertekan, hal itu disebabkan karena ada kata-kata jika tidak terima dengan harga yang diajukan dapat menggugat ke pengadilan, masyarakat berasumsi bahwa pengadilan adalah tempat untuk orang yang akan ditahan," jelasnya.

Selanjutnya ia menjelaskan masyarakat Kemandang tidak diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan Pemerintah Provinsi dan BPN.

"Warga tidak diberi kesempatan untuk musyawarah terkait harga, sementara di UU no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah jelas bahwa hasil dari tim penilai itu untuk bermusyawarah, yang ada masyarakat dikumpulkan lalu disuruh tandatangan tanpa dijelaskan terlebih dahulu persetujuan untuk apa," bebernya.

Sedangkan Maryono Warga Kemadang mengungkapkan tanahnya hanya dihargai sebesar Rp 80 ribu per meter persegi, yang dinilai di bawah harga pasaran.

"Masyarakat mendapat ganti rugi sebesar Rp 50 ribu - Rp 100 ribu, sedangkan tahun-tahun yang lalu sudah mencapai Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu per meternya, kenapa sekarang tahun 2018 malah turun harganya," tukasnya.(*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved