PWPP-KP Menolak Rencana Pemortalan Jalan Daendels

Pemortalan dan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Deandels akan membuat warga kehilangan akses untuk melakukan aktivitas sehari-hari

PWPP-KP Menolak Rencana Pemortalan Jalan Daendels
TRIBUNJOGJA.COM / Hasan Sakri
Perwakilan warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulo Progo (PWPP-KP) memberikan pernyataan sikap saat jumpa pers di kantor Walhi Yogyakarta, Kamis (22/3/2018). Dalam kesempatan tersbeut warga yang tergabung dalam PWPP-KP menyatakan penolakan terhadap penutupan jalan Daendels serta tetap menolak pembangunan bandara serta menyatakan tidak akan pernah melepas sertifikat tanah 

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja – Siti Umaiyah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana Pemortalan yang akan dilakukan oleh PT Angkasa Pura 1 di Jalan Daendels pada 26 Maret 2018 ditolak oleh Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP).

Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Kamis (22/3/2018) di Kantor Walhi Yogyakarta, Sutrisno selaku perwakilan warga yang tergabung dalam PWPP-KP mengatakan jika pemortalan dan pengalihan arus lalu lintas di Jalan Deandels akan membuat warga kehilangan akses untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

“Kami sebagai warga yang terdampak sudah dari dulu menolak pembangunan bandara di Kulon Progo. Adanya pemortalan yang berhubungan dengan rencana pembangunan bandara, tentu saja kami tolak,” ungkapnya.

Menurut Sutrisno, jalan Daendels merupakan akses bagi pertanian, pendidikan, dan ekonomi yang bukan hanya digunakan oleh warga setempat, namun juga seluruh orang yang memanfaatkan jalan tersebut.

Baca: Warga Merasa Tidak Dilibatkan dalam Proses Konsiyasi Lahan Bandara Kulonprogo

“Kalau itu nanti akan diportal, kegiatan semuanya akan lumpuh. Terutama yang kami sayangkan, pendidikan anak-anak yang memang menggunakannya jalan Daendels sebagai akses berangkat dan pulang sekolah akan terganggu,” ungkapnya.

Berkaitan dengan konsinyasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Wates, Sutrisno mengatakan jika warga tidak akan mengikutinya.

“Bagi kami yang tidak tahu hukum dan undang-undang, konsinyasi hanyalah satu pihak, tidak memihak keduanya. Katanya kalau sudah dikonsinyasi sudah menjadi milik PT, sedangkan kami sampai sekarang masih memiliki hak atas tanah,” terangnya.

Agus Widodo, yang juga dari PWPP-KP mengatakan jika konsinyasi yang disebutkan Pengadilan Negeri Wates pada 19 Maret 2018 dianggap sebagai keputusan yang sepihak.

Halaman
123
Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved