Kementerian Kesehatan Demonstrasikan Imunisasi HPV di Kulonprogo

Program imunisasi ini ditujukan untuk pengendalian dan pencegahan penyakit kanker mulut rahim atau kanker serviks secara dini.

Penulis: Singgih Wahyu Nugraha | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo didampingi Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes melakukan imunisasi HPV kepada siswa di SDN Percobaan 4 Wates, Senin (9/10/2017). 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kementerian Kesehatan melakukan program demonstrasi imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) di Kulonprogo dan Gunungkidul.

Seremoni pelaksanaan program dipusatkan di SDN Percobaan 4 Wates, Senin (9/10/2017).

Program imunisasi ini ditujukan untuk pengendalian dan pencegahan penyakit kanker mulut rahim atau kanker serviks secara dini.

Yakni, diberikan pada anak perempuan usia 9-13 tahun.

Mengacu pada hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, kanker serviks merupakan jenis kanker dengan prevalensi paling tinggi di Indonesia.

Adapun 95 persen kanker serviks dipicu oleh infeksi virus HPV dan biasanya terjadi pada perempuan usia reproduksi.

Baca: Rekomendasi Vaksin HPV Jenis Baru Telah Dikeluarkan

"Dari studi itu ditemukan data 16 orang perempuan meninggal setiap harinya karena kanker serviks. Karena biasanya saat ditemukan penyakitnya sudah stadium lanjut," kataDirektur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Elizabeth Jane Soepardi.

Karena itu, sebagai upaya pencegahan, imunisasi HPV perlu dilakukan kepada anak peremuan sejak usia sekolah.

Para siswi akan mendapat dua kali imunisasi dengan selang waktu setahun.

Setelah imunisasi tahap pertama, siswa juga akan kembali mendapat imunisasi setahun.

Adapun wilayah DIY, khususnya Kulonprogo dan Gunungkidul dipilih untuk program demonstrasi imunisasi HPV lantaran angka kejadian prevalensi kanker serviks termasuk tinggi.

Yakni, 4,1 persen per seribu orang.

"Ini sifatnya demonstration project, Kita harus membuktikan dulu keberhasilannya dnegan data yang bagus. Setelah itu, imunisasi bisa dilakukan secara nasional. Kita akan ajukan datanya ke DPR," kata Jane.(TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved