Bupati Grengseng Ngantor Keliling 21 Kecamatan di Wilayah Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG – Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, berencana berkantor secara bergiliran di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Program itu diberi nama Sapta Cipta Bupati Ngantor di Kecamatan dan akan segera diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang pada akhir September 2025.

Melalui program ini, bupati bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta Forkompinda akan berkantor di kecamatan secara bergantian, masing-masing selama satu hari penuh.

Kehadiran langsung di 21 kecamatan di Kabupaten Magelang diharapkan dapat mempercepat penyerapan aspirasi masyarakat.

“Latar belakangnya kan masalah aspirasi. Masalah kita menerima isu, bagaimana isu-isu di masyarakat bisa kita tangkap dengan cepat,” kata Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, pola baru ini akan memotong jarak birokrasi.

Aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus melalui mekanisme panjang dari kecamatan ke pemerintah kabupaten.

• Kasus Remaja di Magelang Diduga Korban Salah Tangkap, Dilepas tapi Babak Belur  

“Aspirasi bisa kita tanggapi dengan cepat. Masalah-masalah yang ada di masyarakat bisa kita potong jaraknya. Yang seharusnya ngelewatin kecamatan, baru ke Pemda, kita yang jemput bola turun di kecamatan,” sambungnya.

Grengseng menilai mekanisme yang berjalan selama ini kurang efektif karena terlalu panjang jalur koordinasinya.

Dia mencontohkan, selama ini warga yang ingin melaporkan sesuatu harus menunggu persetujuan camat lebih dulu sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten. 

Melalui program Sapta Cipta Bupati Ngantor di Kecamatan, hal tersebut tidak perlu terjadi karena seluruh OPD turut hadir sehingga berbagai isu dan masukan bisa langsung diterima di lokasi.

Kick off program ini akan dimulai di kantor Kecamatan Borobudur pada Selasa (23/9/2025).  

Selain bupati, juga akan hadir para kepala OPD dan Forkompinda yang siap menerima masukan masyarakat sesuai bidang masing-masing.

“Pertanian ya ada, Dinas Pertanian, mau tanya apa masalah VDK (verifikasi data kemiskinan), Diskominfo (Dinas Informasi dan Komunikasi) ada, Disdukcapil ada, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) ada, itu semua ada,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Forkompinda akan membuat program tersebut semakin lengkap. 

Terlebih dirinya tidak bisa langsung mengambil tindakan jika bekerja sendiri. 

Namun dengan adanya Forkompinda, setiap persoalan bisa langsung dijawab sesuai kewenangan.

“Misalnya mau tanya, saya ketangkap polisi, ditilang pak polisi, nanti Kapolres yang jawab. Semua isu di masyarakat macam-macam. Nah kita jawab dengan Forkompinda bersama OPD turun di kecamatan,” terangnya.

Meski demikian, ia membantah anggapan bahwa selama ini penanganan keluhan masyarakat berjalan lamban. 

Ia menegaskan, semangat pemerintahan saat ini adalah mempercepat proses dengan cara menanggapi isu sejak awal.

“Kan spirit pemerintahan hari ini ingin mempercepat proses. Bagaimana kita menanggapi isu dari awal, jadi keluhan-keluhan itu ndak usah langsung ke kita, tapi kita yang datang,” pungkasnya. (tro)