Ketegangan Iran dan AS Meruncing, IRGC Siaga Penuh

TRIBUNJOGJA.COM, TEHERAN - Iran menegaskan negaranya siap untuk berperang melawan Amerika Serikat.

Saat ini militer Iran dalam posisi siaga penuh untuk mengantisipasi serangan dari AS.

Pernyataan itu ditegaskan oleh Komandan IRGC Mohammad Pakpour dalam pernyataan tertulis yang dikutip televisi pemerintah Iran.

Menurut Pakpour, IRGC sebagai pasukan khusus Iran saat ini dalam posisi siap  untuk merespon segala serangan yang dilancarkan AS.

“IRGC berada dalam kesiapan penuh untuk menanggapi secara tegas kesalahan perhitungan musuh,” tegas Pakpour, sembari menyebut Trump dan Netanyahu sebagai “pembunuh pemuda Iran”.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) atau Korps Pengawal Revolusi Islam adalah kekuatan militer dan keamanan elite Iran yang dibentuk pada tahun 1979 setelah Revolusi Islam.

Tujuan utamanya adalah melindungi sistem pemerintahan Islam dan ideologi revolusi.

IRGC berada langsung di bawah kendali Pemimpin Tertinggi Iran, terpisah dari militer reguler, dan memiliki unit darat, laut, udara, serta milisi Basij untuk keamanan dalam negeri.

Selain peran domestik, IRGC juga aktif di luar negeri melalui Quds Force, yang mendukung kelompok dan sekutu Iran di Timur Tengah.

Organisasi ini memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi Iran, mengelola berbagai bisnis dan proyek strategis.

Karena aktivitas militernya dan dukungan terhadap kelompok bersenjata, IRGC dianggap kontroversial dan telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat.

Di sisi lain, AS menarik sebagian pasukannya dari  Pangkalan Udara al-Udeid di Qatar pada Rabu (14/1/2026).

Penarikan personel militer dari Qatar tersebut dikonfirmasi langsung oleh salah satu pejabat AS.

Pejabat tersebut menyebut langkah itu sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi personel di tengah meningkatnya risiko keamanan.

Namun, sejumlah analis dan pengamat militer menilai penarikan terbatas tersebut justru dapat dibaca sebagai indikator meningkatnya kesiapan militer AS, bukan semata-mata langkah defensif.

Penilaian ini diperkuat oleh pernyataan seorang pejabat militer Barat yang identitasnya dirahasiakan.

Ia mengatakan bahwa berbagai indikator tempur mulai dari pergerakan logistik, kesiapan pasukan, hingga koordinasi sekutu menunjukkan kemungkinan serangan Amerika Serikat sudah berada di depan mata.

Meski demikian, sumber lain mengingatkan bahwa dinamika kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump kerap diwarnai ketidakpastian strategis.

Karakter kepemimpinan Trump yang sering mengkombinasikan tekanan militer dengan manuver politik mendadak membuat arah kebijakan sulit diprediksi secara pasti, termasuk apakah ancaman militer akan benar-benar diwujudkan atau digunakan sebagai alat tekanan diplomatik.

Baca juga: Ayah Pendaki Magelang Gugur di Gunung Slamet: Dibalik Duka Ada Hikmah  

Kondisi tersebut semakin memperuncing ketegangan regional, mendorong Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meningkatkan status kewaspadaan.

Sementara itu kondisi di Iran masih diwarnai dengan aksi unjukrasa besar-besaran.

Ribuan warga Iran turun ke jalan karena memburuknya ekonomi dan penurunan mata uang Rial.

Demo yang berlangsung sejak akhir Desember 2025 awalnya berjalan dengan kondusif hingga akhirnya massa mulai yang tak puas dengan respon pemerintah mulai meningkatkan aksi hingga menyebabkan ribuan penangkapan dan korban tewas tembus 2.500 jiwa.

Pasca ketegangan meningkat, Washington memberi dukungan moral kepada demonstran dan memperingatkan kemungkinan intervensi jika pemerintah Iran terus melakukan tindakan kekerasan.

Namun, pemerintah Iran menolak keras dukungan Amerika Serikat dan melihatnya sebagai bentuk campur tangan langsung dalam urusan dalam negeri.

Otoritas Teheran menuduh Washington dan sekutunya, termasuk Israel, berusaha mengubah protes yang dimotivasi oleh masalah domestik menjadi kekacauan yang dapat melemahkan pemerintah Iran.

Menurut pernyataan pejabat Iran, dukungan AS terhadap demonstran merupakan upaya memanfaatkan ketidakpuasan rakyat Iran untuk tujuan politik luar negeri yang lebih luas.

Bahkan dianggap sebagai bentuk agresi psikologis dan politik yang melanggar kedaulatan nasional.

Netanyahu Minta Trump Tahan Diri

Di tengah meningkatnya ancaman konflik terbuka di Timur Tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menahan diri dan menunda rencana serangan militer terhadap Iran.

Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh New York Times, mengutip seorang pejabat senior AS yang mengetahui langsung pembahasan tersebut.

Menurut laporan itu, Netanyahu secara khusus meminta Trump untuk “menunda rencana apa pun” terkait aksi militer terhadap Teheran.

Gedung Putih kemudian mengonfirmasi bahwa kedua pemimpin telah melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon.

Namun, pihak Gedung Putih tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai substansi percakapan tersebut.

Langkah Netanyahu dinilai sebagai upaya untuk menahan eskalasi konflik yang berisiko meluas menjadi perang regional.

Kekhawatiran itu muncul mengingat Iran telah secara terbuka mengancam akan membalas Israel jika Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap wilayahnya, yang berpotensi menempatkan Israel sebagai sasaran utama serangan balasan.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt membenarkan adanya komunikasi antara Trump dan Netanyahu, namun menegaskan bahwa pemerintah AS tidak akan mengungkap isi pembicaraan tersebut kepada publik.

Sementara itu, Kantor Perdana Menteri Israel hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.

Tekanan untuk menahan diri juga datang dari sejumlah sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, termasuk Qatar, Arab Saudi, Oman, dan Mesir.

Seorang pejabat negara Teluk Arab memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran dapat memicu konflik regional berskala luas yang dampaknya sulit dikendalikan, baik secara politik, keamanan, maupun ekonomi.

Desakan dari Israel dan negara-negara sekutu ini mencerminkan kekhawatiran internasional yang semakin besar terhadap kemungkinan pecahnya perang besar di Timur Tengah, di tengah situasi keamanan yang dinilai semakin rapuh dan penuh ketidakpastian.

Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.