Integrasi Layanan Sosial di Desa, Mendagri dan Mensos Satukan Langkah Lewat Posyandu

Ringkasan Berita:

• Kemendagri dan Kemensos sepakat menggabungkan Puskesos ke dalam struktur Posyandu agar menjadi pusat layanan sosial yang terpadu. Tujuannya adalah mempermudah masyarakat desa mengakses layanan dasar, mulai dari kesehatan, administrasi, hingga bantuan sosial.
• Integrasi ini dinilai sebagai solusi untuk menghapus ego sektoral antar lembaga serta memperbaiki validitas data sosial. 

TRIBUNJOGJA.COM – Upaya memperkuat layanan sosial masyarakat desa kini memasuki babak baru. 

Dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, menyatukan tekad untuk menjadikan Posyandu sebagai pusat layanan sosial yang terpadu dan terintegrasi.

Langkah ini ditandai dengan komitmen Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengusulkan penggabungan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) ke dalam struktur Posyandu. 

Tujuannya? Agar masyarakat desa bisa lebih mudah mengakses layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan mereka dari kesehatan, administrasi, hingga bantuan sosial.

Baca juga: Mendagri Tinjau Longsor Cilacap, Bupati: Semangat Besar Bagi Kami untuk Bangkit

Menghidupkan Kembali Fungsi Puskesos

Puskesos selama ini dikenal sebagai wadah solusi atas berbagai persoalan sosial di tingkat desa dan kelurahan. 

Sayangnya, di banyak daerah, keberadaannya mulai meredup. Tak sedikit yang terhenti lantaran ketiadaan operator desa untuk memperbarui data dan menjalankan operasionalnya.

Di sinilah Kementerian Sosial meminta dukungan Kemendagri agar pemerintah daerah kembali menghidupkan layanan ini. Bukan sekadar reaktif, namun menyatu dalam sistem yang sudah lebih dulu kuat yakni Posyandu. 

“Posyandu ini sudah punya struktur, regulasi, dan menyentuh langsung warga. Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pun sudah dilaksanakannya, termasuk soal sosial,” terang Mendagri Tito.

Ia menilai penggabungan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Posyandu tak hanya sebagai pusat kesehatan ibu dan anak, tapi juga sebagai simpul layanan sosial desa.

Menghapus Ego Sektoral, Menyatukan Data

Sosiolog Universitas Terbuka, Agus Mauluddin, memandang rencana integrasi ini sebagai solusi yang sudah lama ditunggu. Baginya, penyatuan Puskesos dan Posyandu adalah upaya konkret mengikis ego sektoral antar lembaga yang selama ini jadi penghambat.

“Selama lima tahun terakhir, hasil evaluasi program menunjukkan banyak layanan mandek karena data tak diperbarui dan komitmen pimpinan lemah. Jadi ini momentum yang tepat,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (22/11/2025).

Agus menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan validitas data, khususnya untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial, termasuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bisa tepat sasaran.

Butuh Dukungan dari Akar Rumput

Namun integrasi ini tak bisa berjalan sendirian. 

Agus menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai pihak di lapangan. Mulai dari RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga Tenaga Pendamping Profesional (TPP) desa dan kelurahan, semuanya punya peran krusial.

“Di desa, banyak masalah sosial yang tak terurai karena tak ada pendampingan. Padahal, aktor informal seperti tokoh agama bisa jadi jembatan efektif, apalagi untuk warga yang masih enggan terbuka pada layanan pemerintah,” tambahnya.

Menuju Layanan Sosial yang Lebih Dekat dan Tepat

Dengan integrasi ini, Mendagri berharap masyarakat bisa merasakan layanan sosial yang lebih dekat, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan. 

Selain mempercepat akses bantuan sosial, penggabungan ini juga digadang-gadang bakal mendukung program-program prioritas nasional yang menyasar perbaikan kualitas hidup kelompok rentan di desa.

Satu langkah kecil di meja kebijakan, tapi harapannya besar di ruang-ruang hidup masyarakat desa.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )