Mengintip Program Makan Sekolah Gratis di Negara-negara Ini, Apa Tantangannya?

TRIBUNJOGJA.COM – Program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia belakangan jadi sorotan usai muncul kasus keracunan massal. 

Padahal, inisiatif memberi makan siswa sekolah bukan hal baru. Sejumlah negara lain seperti Malaysia, Kenya, Brasil, dan Prancis juga menggelar program serupa dengan tantangan masing-masing.

1. Kenya: Misi Menghapus Rasa Malu karena Kelaparan

Kenya meluncurkan program makan sekolah terbesar di Afrika sejak 2023, menargetkan 4 juta murid mulai dari Nairobi.

“Kita harus menghapus rasa malu karena kelaparan di negara kita… penghinaan terbesar adalah anak-anak kita pergi ke sekolah dan berpuasa karena tidak ada makanan," ungap Presiden William Ruto kala itu dalam The Guardian, 22/6/2023.

Pemerintah menggelontorkan dana 5 miliar shilling Kenya (Rp 576 miliar). Lewat sistem gelang prabayar “Tap2Eat”, orangtua hanya membayar Rp 1.200 per porsi, sementara pemerintah menambahkan Rp 4.000. 

Program ini meringankan beban keluarga miskin sekaligus membuka ribuan lapangan kerja. Namun, pemerataan di wilayah pedesaan masih menjadi tantangan utama karena keterbatasan dapur, logistik, dan tenaga kerja.

Baca juga: Hasil Lab Kasus Keracunan MBG MTsN Wonosari, BLKK Yogyakarta Temukan 5 Jenis Bakteri

2. Malaysia: Anggaran Besar, Kualitas Menu Dipertanyakan

Malaysia menjalankan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dengan target siswa SD dari keluarga miskin. Pada 2025, anggaran program ini mencapai RM 869 juta atau sekitar Rp 4,3 triliun. Menu harian dilengkapi susu untuk mencegah stunting dan malnutrisi.

Namun, hasil evaluasi menemukan kualitas makanan belum konsisten. Kantin masih banyak menyajikan nugget, sosis, hingga minuman bergula. 

Minimnya pelatihan gizi bagi guru dan pengelola kantin membuat menu lebih menekankan harga murah dan kebersihan daripada nutrisi seimbang. 

Program ini pun hanya menyasar siswa SD, sementara angka obesitas remaja sudah mencapai 27 persen dan stunting 15 persen.

3. Brasil: Perkuat Petani Kecil dan Menu Lokal

Brasil menjalankan Program Nasional Pemberian Makan Sekolah (PNAE) sejak 1955, kini menjangkau 40 juta siswa di lebih dari 150 ribu sekolah. 

Anggaran 2024 mencapai 5,5 miliar Real Brasil (Rp 18,1 triliun), dengan kewajiban 30 persen belanja berasal dari pertanian keluarga.

Kebijakan ini tak hanya memastikan bahan segar dan lokal tersaji di menu sekolah, tapi juga membuka pasar stabil bagi petani kecil serta komunitas perempuan. 

Brasil juga membatasi pangan ultra-proses maksimal 10 persen dalam menu. Tantangan terbesar tetap distribusi ke daerah terpencil serta pengawasan kualitas di tengah inflasi pangan yang meningkat.

Baca juga: Kilas Balik Program MBG: Target Jutaan Siswa, Anggaran Raksasa, dan Deretan Kasus Keracunan

4. Prancis: Sistem Campuran, Akses Tak Merata

Prancis menerapkan sistem campuran: sekitar 50 kota menyediakan makan siang gratis, sementara wilayah lain menggunakan tarif progresif sesuai pendapatan keluarga. 

Situasi ini membuat akses anak terhadap makanan sehat sangat bergantung pada domisili.
Menurut Euro News (3/9/2023), inflasi pangan membuat beberapa kota kesulitan menjaga subsidi. 

Pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan tanggung jawab ke daerah, sehingga anak dari keluarga miskin tetap berisiko kekurangan gizi meski tinggal di negara maju.

Selain empat negara tersebut, beberapa negara Eropa lain juga menjalankan pola berbeda. Finlandia, Swedia, dan Estonia menyediakan makan siang gratis menyeluruh. 

Jerman dan Spanyol menargetkan kelompok miskin, sementara Denmark dan Belanda tidak memiliki program makan gratis sekolah.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )