Siapa Indroyono Soesilo yang Dilantik Prabowo Sebagai Dubes RI untuk AS, Apa Latar Belakangnya?

Presiden akhirnya menyampaikan keputusan melalui sambungan telepon. 

Dalam pertemuan terakhir di Istana, Indroyono menyampaikan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada Presiden atas segala kekurangannya. Ia berharap Kemenko Maritim bisa lebih cepat mewujudkan visi pemerintah di bawah pimpinan baru.

Sejak lulus dari Teknik Geologi ITB tahun 1979, Indroyono melanjutkan studi di Amerika. 

Ia meraih gelar master di Universitas Michigan dan doktor di Universitas Iowa dengan spesialisasi geologic remote sensing. 

Studi ini dibiayai oleh Permina Foundation hingga rampung pada 1987.

Selesai kuliah, Indroyono sempat ditawari bekerja di Amerika dengan gaji USD 30 ribu per tahun. 

Namun ia memilih kembali ke Indonesia dan mengabdi di BPPT meski bergaji kecil. Baginya, kontribusi untuk bangsa jauh lebih penting dibanding gaji besar.

Indroyono ikut membangun stasiun bumi satelit remote sensing di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, serta mendukung berdirinya 120 pusat pengolahan data satelit di Indonesia (1987–1992). 

Kariernya menanjak di BPPT hingga menjabat Direktur Teknologi Inventarisasi SDA, lalu Deputi Kepala BPPT.

Kiprah di Kementerian dan Dunia Internasional

Tahun 1999, ia masuk ke Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai Dirjen Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut, kemudian dipercaya menjadi Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2001–2008). 

Di periode itu, ia juga aktif di forum internasional seperti APEC Senior Official Meeting yang membahas isu-isu kelautan.

Pada 2008, ia ditunjuk menjadi Sekretaris Menko Kesra, dengan tugas mengoordinasikan 17 kementerian dan lembaga. 

Kariernya terus merambah ke panggung global ketika ia maju sebagai kandidat Direktur Jenderal FAO mewakili Indonesia dan ASEAN di Roma (2011). Meski tidak terpilih, ia kemudian menjabat posisi strategis di FAO (2012–2015).

Indroyono juga tercatat sebagai inisiator sejumlah kerja sama internasional, seperti Coral Triangle Initiative (2007), World Ocean Conference 2009, hingga ikut mengawal kebijakan penanggulangan praktik illegal fishing di Laut Arafura.