Terbentur Anggaran, Pembangunan TPST Pesisir Gunungkidul Terpaksa Ditunda

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul terpaksa menunda pembangunan TPST Pesisir di Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul Harry Sukmono mengatakan saat ini pemkab tidak memiliki anggaran untuk membiayai pembangunan tersebut.

"Kebutuhan anggaran untuk membangun TPST mencapai sekitar Rp50 miliaran," ujarnya pada Rabu (22/1/2025).

Ia menerangkan padahal proses pembebasan lahan sudah dilakukan pada tahun lalu, dengan luasannya mencapai 5 hektare. 

"Tak hanya itu, kami juga telah melakukan kajian berkaitan dengan fasilitas pengolahan sampah ini. Meliputi, konsep hingga daya tampungnyanya," ungkap dia.

Agar TPST tetap dibangun, pihaknya pun mengupayakan dengan mengajukan permohonan bantuan dana ke pemerintah pusat.

Namun, karena satu dan dua hal pengajuan dana tersebut belum direstui.

"Sedangkan, untuk akses dana keistimewaan, Pemkab Gunungkidul sudah mendapatkan alokasi untuk membangun TPS 3R di Kalurahan Kemadang, Tanjungsari dan Kalurahan Tepus,pada 2023 lalu," terangnya. 

Meski demikian, Hary memastikan penanganan sampah di Gunungkidul akan tetap dilakukan dengan maksimal 
 dengan memanfaatkan fasilitas maupun program yang telah ada.

 “Tentu, kami tetap fokus untuk penanganan sampah sehingga tidak menjadi polemik di kemudian hari," ungkap dia.

Terpisah, anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti menyayangkan pembagunan TPST Pesisir harus ditunda karena terkendala anggaran.

Padahal, menurutnya, langkah ini sangat agar pengelolaan sampah bisa lebih dioptimalkan.

 “Sayangnya belum bisa direalisasikan karena terkendala anggaran,” katanya

Meskipun begitu, diakuinya sejauh ini penanganan sampah oleh DLH Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan baik.

Namun, yang perlu ditekankan dan ditingkatkan yakni upaya sosialisasi ke masyarakat akan kesadaran terkait dengan persoalan sampah masih dinilai kurang.

“Masih banyak pembuang sampah sembarangan seperti di hutan atau jalan yang jauh dari permukiman. Ini harus dilakukan edukasi karena tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan,” urainya (ndg)