Ngobrolin Jogja: Harapan Masyarakat Jelang Pilkada 2024

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA - Pilkada serentak 2024 menjadi momentum rakyat untuk menentukan pemimpin pilihannya. Namun proses Pilkada 2024 juga harus berjalan baik.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan tujuan Pilkada adalah melahirkan pemimpin yang benar-benar mengerti suasana hati rakyat, permasalahan rakyat, sekaligus memiliki konsep menyelesaikan problematika di tengah masyarakat.

Menurut dia, ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar Pilkada tidak hanya jujur dan adil, tetapi juga berintegritas, bermartabat, dan berbudaya.

Baca juga: Mantan Wabup Kulon Progo Sutedjo Ambil Formulir Pilkada 2024 di DPC PDIP Melalui Utusannya

Aspek pertama adalah ialah taat pada konstitusi. Berkaca pada penyelenggaraan Pilpres lalu, ada berbagai pelanggaran etik,mulai dari Mahkamah Konstitusi hingga KPU RI.

Selain itu juga adanya penyalahgunaan kekuasaan dengan mobilisasi bansos hingga menggerakkan stakeholder di pemerintahan untuk memenangkan pihak tertentu.

“Harapannya tidka ada perubahan peraturan yang signifikan. Tidak boleh karena satu kehendak dari pihak tertentu, kemudian mengakalai regulasi, mengakali konstitusi dengan melakukan pelanggaran etik dan moral. Ini jadi catatan di Pilkada 2024,” katanya dalam Ngobrolin Jogja, Senin (20/05/2024).

Ia berpandangan calon pemimpin ke depan harus taat dan tunduk Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga Pancasila menjadi dasar, pedoman, dan tujuan dalam membuat kebijakan.

Kemudian juga mengimplementasikan amanat UUD 1945, dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pacasila.

Sebagai Indonesia mini yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai agama, suku, golongan yang berbeda-beda, maka pemimpin haru memiliki rasa Bhineka Tunggal Ika.

Kemudian, pemimpin harus mengokohkan NKRI, mengingat sejarah panjang DIY dalam kemerdekaan RI. Terakhir, pemimpin harus terus menguatkan keistimewaan DIY.

“Kalau latar belakang, sepanjang memenuhi persyaratan tidak masalah. Siapapun, tetapi komitmen pada lima hal ini. Saat ini penyelenggara (KPU) masih berproses, partai asih membuka pendaftaran untuk menyiapkan kader terbaiknya. Utamanya adalah bagaimana calon pemimpin ini merekam, mendengarkan harapan dan suasana hati masyarakat, caranya ya diselami, sering turun ke bawah (masyarakat),” ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat, Achmad Charris Zubair mengungkapkan agar Pilkada berjalan baik, tentunya rugulasi yang ada harus ditaati.

Namun yang tak kalah penting ialah visi misi yang diusung calon pemimpin ke depan. Calon pemimpin pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, sehingga tidak berorientasi pada kekuasaan.

“Memang ini permasalahan integritas dan nurani. Ketika niatnya melayani, tentu tidak ada ketidakadilan, ketidakjujuran dalam Pilkada. Yang berbahaya dalam masyarakat itu ketika terjadi distrust (ketidakpercayaan). Sehingga perlu juga pendidikan menghadapi Pilkada, untuk menjunjung aturan hukum, integritas, dan siapapun calonnya harus sungguh-sungguh punya tekad,” ungkapnya.