Pengawas TPS Terafiliasi Partai Politik Langsung Dicopot

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang melantik 4.302 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 21 kecamatan di Kabupaten Magelang, Selasa (26/3/2019).

Para pengawas TPS ini diminta bekerja dengan baik dan bersikap netral dalam Pemilu 2019.

Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Magelang Yasin Awan Wiratno mengungkapkan total PTPS yang dilantik sebanyak 4.302 dari seharusnya 4.331 PTPS.

Sebanyak 29 calon PTPS belum bisa dilantik karena sejumlah alasan.

"Ke-29 PTPS belum dilantik karena ada yang sakit, ada yang sedang melangsungkan pernikahan, menjadi teknisi USBN, mengawasi ujian dan lainnya. Mereka akan dilantik secepatnya oleh Panwascam," kata Yasin.

Baca: Bawaslu Kab Magelang Susun Naskah Khotbah Jumat, Tangkal Hoax, Politik SARA dan Kampanye Hitam

Mereka pun dibekali dengan regulasi tentang Pemilihan Umum, dan tugas-tugas PTPS yang bertugas mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS.

"Pelantikan dilakukan oleh Panwascam adapun Komisioner Bawaslu melakukan supervisi. Seusai pelantikan, PTPS diberikan pembekalan terkait regulasi pemilu dan tugas-tugas PTPS," katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Shaleh, mengatakan, para PTPS yang terlantik telah sebelumnya melalui proses seleksi ketat.

Bawaslu memastikan seluruh petugas, netral.

Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, atau terafiliasi sebagai anggota partai politik

"Kami sudah memeriksa data para PTPS di Sipol KPU, mereka semua kami pastikan netral, tidak terafiliasi partai politik. Jika ada indikasi terlibat, maka kami akan langsung mencoret dan mengganti petugas tersebut, karena panwas harus netral," ujar Habib.

Baca: Kumpulkan Forkompincam, Bawaslu Kabupaten Magelang Tekankan Netralitas ASN

Habib pun berharap pelantikan PTPS akan mampu memperkokoh dan meningkatkan kinerja jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang.

Dikatakan bahwa PTPS merupakan ujung tombak pengawasan.

"Pengawas TPS akan menjadi ujung tombak pengawasan kami karena mereka tinggal dan beraktifitas di sekitar TPS. Dalam seleksi PTPS, Bawaslu mengutamakan warga setempat agar bisa mengawasi semua dinamika politik di sekitar TPS," kata Habib seusai pelantikan di Kecamatan Ngablak.