Pernyataan Sema UGM Setelah Mahasiswa Geruduk dan Bubarkan Diskusi Menteri di GIK 

Ringkasan Berita:

• Sema UGM menyampaikan pernyataan sikap setelah mahasiswa menggeruduk dan membubarkan diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa”.
• Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026) malam.
• Via media sosial @semaugm.official, mereka mengklaim aksi tersebut dilakukan karena pemerintah dinilai gagal menjalankan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Serikat Mahasiswa (Sema) UGM menyampaikan pernyataan sikap setelah mahasiswa menggeruduk dan membubarkan diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa”.

Seperti diketahui, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026) malam.

Melalui unggahan di media sosial @semaugm.official, mereka mengklaim aksi tersebut dilakukan karena pemerintah dinilai gagal menjalankan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Selamat terhadap matinya nalar dan kemanusiaan dalam rezim SPPG (Satuan Penjilat Prabowo Gibran). Di tengah kekacauan negara sebagai akibat dari salah urus pemerintah, malam ini, di GIK beberapa pejabat berbicara mengenai nilai Pancasila. Namun, Pancasila mana yang kalian maksud?,” tulisnya.

Sema UGM menilai masyarakat saat ini telah penuh sesak dengan berbagai persoalan hidup. Mereka menyebut rakyat di berbagai kota telah turun ke jalan menyuarakan tuntutan, sementara pemerintah dinilai tidak hadir menjawab persoalan tersebut.

“Di kala masyarakat sudah terlalu sesak dengan kebodohan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini. Rakyat di berbagai kota sudah turun ke jalan, berteriak dengan serenteng tuntutannya, tapi di mana pemerintah saat itu? Terhinalah mereka ketika berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila di tengah kondisi suara rakyat dibungkam, dikriminalisasi, dan kritik dianggap gangguan,” tulisnya.

“Lebih terhinalah lagi mereka, ketika berbicara tentang keadilan, kemanusian, dan kesejahteraan ketika mereka berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang negara untuk program dan kunjungan luar negeri yang tidak bermanfaat; yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk pendidikan gratis, memperbaiki sekolah-sekolah, menambal defisit BPJS, dan mensubsidi BBM,” tulisnya lagi.

Mereka menilai pembicaraan mengenai Pancasila menjadi bias apabila fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang.

“Omong kosong bicara pancasila ketika pemerintah sendirilah yang mengingkari nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” katanya.

Sema UGM juga mengkritik sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.

“Rezim kita buta terhadap banyaknya kebijakan yang tidak pernah menyentuh permasalahan akarnya, MBG yang menyerap habis APBN kita, Koperasi Desa Merah Putih yang nirmanfaat. Pertanyaannya ‘Siapa yang sebenarnya rezim layani? Cita-cita Pancasila atau cita-cita untuk berkuasa?’” imbuhnya.

Peringatan keras kepada pemerintahan 

Dalam momentum diskusi “Pancasila Pemersatu Bangsa”, Aliansi Mahasiswa UGM mengaku memberikan peringatan keras terhadap pemerintahan Kabinet Prabowo-Gibran.

“Kami mengidentifikasi bahwa pemerintah sedang sakit kronis dan REVOLUSI adalah obatnya. Kami mempertanyakan:

Bagaimana mungkin bangsa dapat dipersatukan jika suara rakyat yang mengkritik justru diabaikan dan dianggap sebagai gangguan?

Di mana nilai Pancasila yang dibicarakan dalam forum ini ketika konflik agraria dibiarkan, transparansi absen, dan rakyat dipaksa berhemat demi pemborosan elit?
Apa yang sebenarnya sedang diwujudkan oleh kabinet hari ini? Cita-cita Pancasila atau semata-mata cita-cita Prabowo?”

Mereka juga menyinggung respons sejumlah pejabat yang hadir dalam diskusi tersebut.

“Bahkan secara eksplisit kami mempertanyakan kepada Nusron Wahid dan Sudaryono, ‘Apakah kalian merasa bersalah (re: dengan kondisi Indonesia saat ini)?’ Mereka secara eksplisit mengatakan TIDAK MERASA BERSALAH. Bahkan, Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN mengelak mengakui adanya ratusan tanah adat yang dicuri oleh pemerintah untuk proyek food estate. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, juga mengelak mengakui krisis yang saat ini sedang terjadi, yaitu bocornya APBN akibat program kerja populis: MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Tak lupa, Budiman ‘SANG PENGKHIANAT REFORMASI’ Sudjatmiko, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, menghilang ketika kami ingin mempertanyakan nasib rakyat miskin dan termarjinalka,” katanya.

Sema UGM menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk perjuangan agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi simbol dalam forum resmi.

“Perlu digarisbawahi, apa yang kami lakukan sejatinya hanya untuk memperjuangkan bahwa Pancasila tidak seharusnya menjadi pemanis dalam forum-forum resmi, sementara nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat tak pernah serius mereka perjuangkan. Selain itu, kami terpantik ketika mereka bertiga di podium menantang publik untuk ‘mengkritik secara langsung, bukan di sosial media’. Jika pemerintah terus merampas keadilan dan membiarkan perut rakyat kelaparan, jangan salahkan publik jika kesabaran ini habis. Jangan terkejut, jika dalam waktu dekat REVOLUSI menjadi satu-satunya jalan keluar,” tutupnya.