Tanggapan Haedar Nashir soal Pilkada Tidak Langsung: Harus Dikaji, Jangan Melompat dari Akar Masalah

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji secara mendalam dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Hal itu disampaikan Haedar saat memberikan keterangan di Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma), Kamis (8/1/2026).

“Semua hal harus dikaji secara seksama. Kita ini setelah reformasi banyak sekali perubahan-perubahan yang sifatnya struktural. Tolong semuanya dikaji, jangan mudah melakukan perubahan-perubahan struktur jika itu tidak dikaji dalam proses yang panjang,” kata Haedar.

Menurutnya, perubahan kebijakan kerap muncul sebagai reaksi atas peristiwa tertentu tanpa menyentuh akar persoalan.

“Kita ini kan sering ada kejadian lalu muncul tuntutan perubahan. Seperti reformasi Polri itu bagus, tetapi ujung-ujungnya kepolisian harus di bawah kementerian ini. Problem utamanya apa sih. Jadi banyak hal yang kita ini suka melompat, sering tidak ada pada akar masalahnya,” ujarnya.

Haedar juga menyinggung dinamika otonomi daerah yang berkembang pasca reformasi.

“Dulu kita ingin otonomi luas. Sekarang otonomi baru terasa konsep negara kesatuan kita mengalami dislokasi antara pusat dan daerah,” katanya.

Disinggung adanya kemunduran demokrasi dengan adanya Pilkada tidak langsung, Haedar menilai semua opsi harus dikaji secara objektif.

Menurutnya, menilai sistem politik dapat berubah sesuai tujuan yang ingin dicapai.

“Sistem politik itu berubah tergantung tujuan. Jadi kalau tujuannya bisa efektif, efisien, mengontrol politik uang tidak seperti sekarang, bisa-bisa saja,” pungkasnya. (tro)