DPRD Klaten Bahas Raperda Inovasi Daerah dan Penyertaan Modal BUMD

Ringkasan Berita:DPRD Klaten menggelar rapat paripurna membahas Raperda Inovasi Daerah dan Penyertaan Modal BUMD. Regulasi ini diharapkan mendukung visi Klaten Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, dengan penekanan pada manfaat nyata bagi masyarakat.

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap dua rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Selasa (2/12/2025).

Dua Raperda yang dibahas antara lain Raperda tentang Inovasi Daerah dan Raperda terkait Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Edy Sasongko, didampingi Wakil Ketua DPRD Klaten, Hariyanto, Bahtiar Joko Widagdo, dan Widodo. 

Hadir pula Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto, jajaran anggota DPRD Klaten, camat, hingga perwakilan OPD Pemkab Klaten.

Ketua DPRD Klaten, Edy Sasongko, menyampaikan bahwa Raperda Inovasi Daerah diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi misi Kabupaten Klaten yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. 

Menurutnya, raperda tersebut mendukung pembangunan sesuai harapan masyarakat maupun RPJMD yang telah disepakati bersama.

Tahap selanjutnya setelah pemandangan umum fraksi adalah penyampaian jawaban Bupati Klaten, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Klaten untuk membahas dua raperda tersebut. 

• Kronologi Pengendara Sepeda Motor Tewas Tertabrak Truk di Delanggu Klaten

Edy menambahkan, proses pembahasan masih panjang karena harus melalui fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, dengan target rampung akhir 2025.

Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto, menegaskan bahwa pengembangan Raperda Inovasi Daerah harus berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan fasilitas dan birokrasi.

Sementara itu, terkait Raperda Penyertaan Modal BUMD, beberapa fraksi DPRD Klaten meminta kajian lebih mendalam mengenai manfaatnya. 

Benny menyatakan pemerintah daerah akan menyiapkan jawaban melalui rapat paripurna berikutnya. (drm)