Larwasda Klaten 2025: Inspektorat Ungkap 558 Audit dan 333 Pengawasan

Setelah mendapatkan temuan itu, Inspektorat Daerah bertugas melakukan pembinaan agar uang dapat dikembalikan ke kas negara atau daerah sesuai asal sumber dananya.

Selain itu, temuan juga sering terjadi karena pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap atau tidak valid), penerimaan negara/daerah belum dipungut maupun disetor ke kas, kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan atau barang, serta belanja yang tidak sesuai maupun melebihi ketentuan.

“Temuan berulang juga ada, biasanya karena pembelanjaan tidak sesuai. Dengan adanya temuan-temuan itu, kami memberikan rekomendasi perbaikan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyetoran ke kas negara/daerah, serta perubahan maupun perbaikan struktur organisasi,” terangnya.

Inspektorat Daerah memberikan waktu 60 hari kepada pihak terkait untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Pada kesempatan itu, Agus juga merincikan capaian kinerja yang berhasil diraih pada 2024–2025, di antaranya:

Opini WTP tujuh kali berturut-turut

• MCP KPK 2024: 96,37
• AKIP 2024: 66,73 (B)
• MRI 2024: 3,095
• IEPK 2024: 3,036
• SPI 2024: 69,59 (rentan)
• Kapabilitas APIP 2024: 3,22 (Level B)
• Indeks RB 2024: 84,05
• LHKPN 2024: 100 persen dengan 615 wajib lapor
• SPT Tahunan 2024: 100 persen dengan 9.482 wajib lapor
• SPBE 2024: 4,07 (sangat baik)

Selain itu, diberikan penghargaan kepada enam besar Desa Antikorupsi, lima besar wajib lapor terpatuh atas LHKPN 2024, serta tiga besar perangkat daerah terdisiplin dalam pengisian SPI KPK 2025. (Drm)