Pembubaran Diskusi Pejabat di UGM, Mahasiswa: Akumulasi Kekecewaan Terhadap Pemerintah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Perwakilan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan penjelasan terkait aksi pembubaran forum diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026) malam. 

Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Selasar Utara Kantor Pusat UGM (Balairung), Rabu (17/6/2026) sore.

Sarah, perwakilan mahasiswa UGM, menegaskan bahwa aksi di GIK merupakan bentuk ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat. 

Menurutnya, sorotan utama dari peristiwa itu bukanlah kericuhan di lokasi, melainkan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah. 

“Rentetan kekerasan yang terjadi adalah hasil kebobrokan struktural yang terus dipelihara oleh rezim, yang sedari awal tidak pernah berpihak kepada rakyat: mulai dari pemaksaan program populis triliunan rupiah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) yang mengorbankan anggaran pendidikan, mega-proyek food estate yang menjadi dalih perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua, hingga pengesahan revisi RUU TNI dan RUU POLRI yang mengokupasi ruang sipil secara sistematis,” ujarnya.

Sarah memaparkan sejumlah faktor pemicu kemarahan mahasiswa, seperti ambruknya nilai tukar rupiah, defisit APBN terus melebar, hingga menyempitnya ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 

Juga, kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi serta meluasnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Ia turut mengkritik besarnya alokasi anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang sulit, serta militerisasi yang terus meluas di ruang publik. 

“Kementerian Pertahanan di tahun ini mengantongi anggaran sebesar Rp185 triliun. Sementara itu, Polri, BIN, dan BNN mengantongi total anggaran Rp179,4 triliun. Anggaran fantastis ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tak benar-benar peduli dengan rakyatnya dan hanya ingin memperluas hegemoninya melalui alat monopoli kekerasan,” tutup Sarah.

Baca juga: Empat Tuntutan Mahasiswa UGM, Indikator Keseriusan Pemerintah dalam Menjaga Demokrasi

Keberpihakan

Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa, mengatakan, mahasiswa sebenarnya ingin menguji langsung keberpihakan para pejabat negara terhadap rakyat dengan membawa diskusi ke ruang publik yang tidak dikendalikan pemerintah. 

Namun, jawaban yang diberikan Menteri ATR/BPN dan Wamentan semakin menunjukkan tidak adanya keberpihakan terhadap rakyat. 

“Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja,” katanya.

Ia menilai, jika pemerintah meyakini tidak ada penindasan maupun kekerasan terhadap rakyat Papua, maka pemerintah harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik. 

Apabila pemerintah tidak dapat melakukan hal tersebut, langkah yang seharusnya diambil adalah mengakui kesalahan dan berhenti menghindari kritik. 

Ia juga menuding pemerintah selama ini menutupi berbagai persoalan yang terjadi di Papua dengan membatasi karya-karya jurnalistik dan dokumenter. (mur)