Tiyo Ardianto Soroti Anggaran Pendidikan di Aksi Gejayan: Dikasih MBG, tapi Sekolah Diabaikan

Ringkasan Berita:

• Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, mengkritik tajam jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai telah memicu mosi tidak percaya dari publik meluas sebelum genap berusia dua tahun.
• Hal itu disampaikan Tiyo di tengah aksi demonstrasi bertajuk "Rakyat Memanggil" yang berlangsung di simpang tiga Jalan Affandi, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu (13/6/2026). 

 
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gelombang protes mahasiswa kembali memadati kawasan historis pergerakan di Yogyakarta.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) 2025, Tiyo Ardianto, menyampaikan kritik tajam terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai telah memicu mosi tidak percaya dari publik meluas sebelum genap berusia dua tahun.

Kritik tersebut disampaikan Tiyo di tengah aksi demonstrasi bertajuk "Rakyat Memanggil" yang berlangsung di simpang tiga Jalan Affandi, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu (13/6/2026). 

Dalam orasinya, ia menyoroti pudarnya kepercayaan rakyat akibat akumulasi kerusakan tatanan bernegara yang perlahan mulai disadari secara kolektif oleh masyarakat luas.

"Aksi hari ini menegaskan satu hal yang membuat kita prihatin. Bagaimana mungkin Presiden yang baru berkuasa, belum ada dua tahun, itu sudah diminta turun oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang. Ini tanda yang begitu berbahaya. Karena kalau belum dua tahun saja sudah diminta turun, itu artinya tidak mungkin orang mengucapkan itu tanpa ada kerusakan yang luar biasa. Nah, kerusakan luar biasa ini perlahan-lahan disadari oleh semakin banyak orang. Kepercayaan rakyat sudah hilang, sudah pudar luar biasa," ujar Tiyo saat ditemui di sela-sela aksi, Sabtu.

Menurut Tiyo, eskalasi massa yang turun ke jalan hari ini semestinya menjadi momentum evaluasi dan refleksi mendalam bagi pucuk pimpinan nasional.

Ia menilai bahwa kinerja kabinet selama hampir dua tahun terakhir justru berbanding terbalik dengan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, sehingga memicu keberanian publik untuk melakukan konsolidasi perlawanan secara terbuka.

"Jadi menurut saya, momentum hari ini adalah momentum untuk Presiden Prabowo sekaligus Wakil Presiden Gibran merasa malu luar biasa. Karena ternyata seluruh kerjanya dalam dua tahun belum membuahkan kepercayaan rakyat, tapi justru membuahkan keberanian rakyat untuk melawan. Terutama untuk mengucapkan bahwa Prabowo-Gibran sudah tidak layak memimpin negeri ini," tegasnya.

Menuntut pertanggungjawaban Presiden

Selain menuntut pertanggungjawaban politik dari kepala negara, BEM UGM bersama aliansi mahasiswa juga menggarisbawahi sejumlah persoalan legislasi dan kebijakan strategis nasional yang dinilai mencederai amanat reformasi. Di antaranya adalah rencana pengesahan revisi Undang-Undang TNI serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tiyo juga menyayangkan sikap menutup diri dari pihak Istana Negara terhadap kritik publik. Alih-alih membuka ruang dialog substantif, aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil kerap kali direspons dengan narasi stigmatisasi dan tuduhan tak berdasar di ruang publik.

Saat dikonfirmasi mengenai langkah konkret yang semestinya diambil oleh pemerintah dalam menanggapi tuntutan mundur tersebut, Tiyo menyatakan bahwa gerakan mahasiswa telah berulang kali memberikan masukan tertulis maupun kritik terbuka, namun selalu diabaikan.

"Kita semua sebenarnya fair. Untuk sampai pada tingkatan bahwa Prabowo-Gibran harus mundur, kita itu sudah mengucapkan terlalu banyak hal. Kita sudah mengucapkan bahwa Undang-Undang TNI itu tidak layak untuk disahkan, kita sudah mengucapkan bahwa MBG itu adalah 'maling berkedok gizi', tapi apa yang selalu jadi respons dari istana? Kita dituduh antek asing, kita disebut 'mahasewa', kita dianggap orang-orang yang dibayar oleh asing untuk mengacaukan negara," kata Tiyo.

Tiyo mengingatkan bahwa resistensi pemerintah terhadap koreksi publik justru akan mempercepat hilangnya legitimasi kekuasaan mereka di mata rakyat.

Ia juga mengkritik prioritas anggaran negara yang dinilai lebih mementingkan program populis ketimbang pemenuhan alokasi wajib anggaran pendidikan nasional (mandatory spending) yang telah diamanatkan secara tegas oleh konstitusi.