Pengamat Ekonomi UGM: Agar Efektif dan Efisien, Sebaiknya MBG Secara Teknis Ditangani Tiap Sekolah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengamat Ekonomi UGM, Eddy Junarsin, mengatakan rencana efisiensi Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari penyaluran dipandang lebih efektif. 

Dengan catatan, implementasinya harus diperbaiki. Ia juga menyatakan instansi yang paling tepat menangani adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan secara teknis ditangani tiap sekolah.

"MBG lima hari bisa lebih efektif, karena menyesuaikan dengan hari sekolah. Maksudnya (tujuan MBG) sudah benar, tiap anak diberi makan sesuai standar gizi yang tinggi. Implementasinya itu yang perlu diperbaiki," katanya, Kamis (26/3/2026).

Pernyataannya itu merespons rencana pemerintah melakukan efisiensi program MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) semula mengusulkan operasional MBG yang semula diberikan selama enam hari, menjadi lima hari.

Dengan pengurangan satu hari penyaluran dapat menghemat Rp40 triliun per tahun.

Tidak sekadar efisiensi

Ekonomi UGM itu pun berpendapat efisiensi anggaran MBG memang perlu dilakukan.

Namun tidak hanya sekadar efisiensi, program juga harus berjalan efektif. Ia menilai MBG merupakan program yang baik, sebab anak diberi makan sesuai standar gizi.

Eddy menyebut perbaikan implementasi MBG sangat diperlukan, mengingat MBG merupakan kebijakan yang berguna untuk jangka panjang.

"Kalau (MBG) diterapkan dengan baik, pasti efisiensi akan tercipta," sambungnya.

Ditangani Kementerian Pendidikan dan teknisnya oleh sekolah

Agar MBG lebih efektif, ia memandang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang paling tepat untuk menangani.

Kemudian secara teknis MBG dikelola oleh tiap sekolah.

"Sebaiknya MBG itu ditangani oleh Kementerian Pendidikan, dan secara teknis ditangani oleh tiap sekolah. Keefektifan dan efisiensinya dapat meningkat pesat," ujarnya.

Galakkan Kewirausahaan

Di tengah kondisi geopolitik yang tidak kondusif, termasuk adanya konflik Timur Tengah, ia mendorong pemerintah untuk menggalakkan kewirausahaan. 

Tujuannya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, mengingat lapangan kerja di perusahaan semakin terbatas.

Di samping itu, ia juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan insentif pajak dan nonpajak bagi wirausaha.

"Kebijakan dan proyek kebutuhan primer masyarakat yang harus didahulukan untuk saat ini," pungkasnya. (*/ maw)