Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Kalurahan dan Lumbung Mataraman

TANGGAL 13 Maret 1755 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tanggal itulah berdiri Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, yang kemudian berkembang menjadi wilayah dengan jati diri kuat, kaya budaya dan memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Semakin hari, wilayah yang kemudian dikenal dengan sebutan DIY itu terus berkembang, senantiasa nguri-uri budaya, terlebih dengan keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Hari ini, 13 Maret 2026, DIY genap berusia 271 tahun. Semangat Mulat Sarira Jumangkah Jantraning Laku menjadi tema Hari Jadi 271 Daerah Istimewa Yogyakarta.

Makna tema ini sangat dalam yakni, Sikap Mawas Diri, Ketajaman Fokus dan Ketenangan Berpikir, Peningkatan Kesadaran dan Wawasan, dan Penguatan Nilai Spiritual dan Filosofis. 

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X, berbagai capaian ditorehkan dengan tujuan kesejahteraan rakyat. 

Terkini, upaya keras Pemda DIY mengurai anomali angka kemiskinan dan ketimpangan (rasio gini) pun mulai nyata hasilnya. Angka pertumbuhan ekonominya pun tertinggi.

Sedang di sisi tata kelola birokrasi, Pemda DIY menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) "AA" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Saat ini, intervensi kebijakan Pemda DIY difokuskan secara presisi hingga ke level akar rumput melalui program Reformasi Kalurahan, kepastian ruang bagi UMKM di Proyek Strategis Nasional, serta percepatan infrastruktur kawasan Selatan.

Di tengah efisiensi yang dilakukan Pemerintah Pusat, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti memastikan, Pemda DIY berpegang teguh pada optimalisasi desain program berbasis data dan pembatasan ketat pada kegiatan non-prioritas.

"Ya, yang pertama tentu kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kita melihat apa masalah utama di DIY. Kita memiliki banyak indikator nasional untuk mengukur kinerja suatu daerah, seperti tingkat perekonomian, penanganan kemiskinan, hingga IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Jika kita lihat secara makro, indikator pembangunan kita bagus, namun menjadi anomali ketika angka kemiskinan kita masih cukup tinggi di Pulau Jawa," ungkap Ni Made, Rabu (11/3/2026).

Untuk menyiasati kapasitas fiskal daerah yang terbatas, Ni Made menegaskan perlunya ketepatan sasaran. 

"Saat mendesain program kegiatan, harus sesuai dengan data yang ada dan tepat sasaran. Apa yang dibutuhkan masyarakat, itulah yang diprogramkan. Terus kemudian terkait efisiensi, kita melakukan efisiensi pada aktivitas atau kegiatan yang belum menjadi prioritas atau tidak mendukung pencapaian tujuan secara langsung. Contohnya seperti perjalanan dinas, makan-minum, atau penggunaan ATK. Jika kita bisa menggunakan cara lain yang lebih efisien tanpa anggaran besar, itu yang kita tempuh," tambahnya.

Terkait upaya mengikis disparitas antara kawasan Utara dan Selatan serta memastikan 'kue' pertumbuhan ekonomi dinikmati kelompok rentan, Pemda DIY sejatinya telah menggelontorkan berbagai jaring pengaman sosial, termasuk Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). 

Namun, implementasi di lapangan kerap berbenturan dengan realitas sosiokultural masyarakat.

"Contohnya, kita berikan bantuan Rp300 ribu bagi lansia setiap bulan melalui Waluyo (Warung Lanjut Usia Yogyakarta). Harusnya itu untuk lansia tersebut, tapi karena budaya kekerabatan kita yang sangat kental, lansia tersebut sering kali tidak menikmati sendiri bantuannya, tapi dibagi dengan keluarganya. Ini yang membuat hasilnya terkadang menjadi bias," papar Ni Made.

Sebagai solusi atas bias tersebut, Pemda DIY kini tidak lagi sekadar memposisikan kalurahan sebagai saluran distribusi bantuan. Pendekatan diubah menjadi target kinerja terukur melalui program Reformasi Kalurahan.

"Oleh karena itu, sekarang ada program Reformasi Kalurahan yang mencakup reformasi pemberdayaan masyarakat dan birokrasi kalurahan. Kami memberikan target kinerja kepada perangkat desa. Jadi, tidak sekadar menyalurkan bantuan, tapi ada target yang harus dicapai: apakah kemiskinannya turun, stunting turun, atau pendapatan masyarakatnya naik. Kemiskinan tidak akan tuntas jika hanya dilihat dari helicopter view atau dari atas saja. Harus sampai ke level paling bawah dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kita potret potensinya apa, lalu kita dukung meskipun dengan keterbatasan yang ada," tegasnya.

Proteksi UMKM dan Visi Kawasan Selatan

Di tengah pesatnya pembangunan jalan tol dan pengembangan kawasan Aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Pemda DIY mengambil langkah proaktif agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton. Mitigasi dilakukan agar DIY tidak hanya "dilewati" oleh ekosistem ekonomi baru tersebut.

"Terkait pembinaan dan pendampingan itu sudah dilakukan. Namun yang lebih penting adalah dikasih ruang atau panggung tidak UMKM kita? Itu intinya. Sejak awal pembahasan trase jalan tol, kami selalu meminta agar di rest area ada porsi khusus untuk UMKM," ujar Ni Made.

Ia menjelaskan bahwa negosiasi dengan Pemerintah Pusat dan pengelola tol dilakukan dengan syarat yang saling menguntungkan. 

"Pihak pengelola tol bersedia memberikan ruang asal kualitas produknya terjamin. Jadi ini berjalan dua arah: kami minta ruang, dan kami pastikan kualitas UMKM terpenuhi. Kami terlibat aktif agar jangan sampai ada ruang-ruang yang justru tidak bisa berkembang."

Langkah-langkah strategis ini bermuara pada visi besar pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, yakni membalik arah orientasi pembangunan dari Utara ke Selatan (Among Tani ke Dagang Layar). Meski prosesnya masih berjalan, realisasi infrastruktur fisik terus dipacu.

"Harapan besarnya adalah menjadikan wilayah selatan sebagai pintu gerbang. Kita menatanya agar tidak semrawut, karena karakteristik pantai Selatan berbeda dengan Utara. Kita tidak ingin ada fungsi yang campur aduk di sana. Saat ini banyak penataan yang dilakukan, termasuk di Parangtritis dan Gumuk Pasir. Dari sisi aksesibilitas, kita bangun infrastruktur pendukung seperti Jembatan Kretek II, Jembatan Pandansimo (Kabanaran), dan menyusul Kelok 23. Selain itu, Pelabuhan Gesing sudah beroperasi untuk menguatkan Pelabuhan Sadeng. Tantangan paling besarnya sekarang adalah menyiapkan SDM-nya (Sumber Daya Manusia) agar siap menghadapi perubahan ini," pungkasnya. 

Baca juga: Jamin Kenyamanan Pemudik dan Wisatawan selama Lebaran, Wawali Kota Yogya: Jangan Takut Lapor!

Sinergi Dana Desa dan BKK Danais

Di tengah pemangkasan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY mendorong penguatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) sebagai investasi sosial produktif di tingkat kalurahan. 

Alokasi ini dirancang bukan sekadar untuk pembangunan fisik, melainkan untuk membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, bersinergi dengan peran reguler Dana Desa dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) DIY, KPH Yudanegara, menjelaskan bahwa kebijakan penganggaran harus menjunjung keadilan dan keberpihakan pada masyarakat.

Ia mengakui bahwa pemotongan Dana Desa berpotensi mengganggu keberlanjutan pembangunan, mengingat fungsinya sebagai penopang utama layanan dasar di tingkat kalurahan.

"Dana Desa menjadi penopang mulai dari infrastruktur skala kecil, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan sosial dasar. Di sisi lain, BKK Danais memiliki urgensi strategis karena diarahkan pada kegiatan produktif yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian," ujar Yudanegara.

Menurutnya, hal ini selaras dengan arahan Gubernur DIY agar Danais menjadi investasi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar proyek fisik.

Dengan pendekatan ini, kalurahan dipandang sebagai subjek pembangunan yang aktif menciptakan dampak nyata bagi warganya, bukan hanya objek penerima bantuan.

Yudanegara menambahkan bahwa BKK Danais memiliki justifikasi pemanfaatan yang transparan untuk kepentingan publik.

Beberapa program unggulannya meliputi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program Lumbung Mataraman.

"Program RTLH berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup. Sementara Lumbung Mataraman mendorong pemanfaatan pekarangan sesuai potensi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menambah penghasilan masyarakat," lanjutnya.

Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat kemandirian di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada agenda nasional, khususnya mendukung Asta Cita Presiden di bidang swasembada pangan.

Meski BKK Danais terus diperkuat, Yudanegara menegaskan bahwa Dana Desa tetap memegang peran krusial karena sifatnya yang reguler dan menyentuh kebutuhan dasar secara partisipatif.

Integrasi antara Dana Desa dan BKK Danais diharapkan memastikan pembangunan di DIY tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga membumi dan inklusif.

Semangat ini sejalan dengan tema “Mukti Membumi” yang diusung dalam peringatan Hari Desa Nasional DIY 2026. (han/has)