Sri Sultan HB X Instruksikan Evaluasi MBG, Sekda DIY Terbitkan SE Pengawasan bagi Kabupaten/Kota

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kritik masyarakat terkait kualitas menu selama bulan Ramadan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menginstruksikan langkah tegas untuk memastikan akuntabilitas gizi dan transparansi anggaran di tengah temuan menu yang dinilai tidak layak.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY yang juga merupakan Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi darurat via Zoom pada Rabu (25/2/2026) dengan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) se-DIY.

Evaluasi ini dilakukan sebagai respons cepat atas dinamika di media sosial yang menyoroti paket MBG berisi makanan ringan (snack) hingga kombinasi bahan pangan yang tidak lazim.

Ni Made menegaskan, meskipun terjadi modifikasi menu menjadi "menu kering" selama Ramadan untuk memudahkan siswa membawa pulang makanan berbuka, standar gizi dan nilai ekonomis paket tidak boleh berkurang.

Ia mewajibkan setiap paket menyertakan rincian harga per komponen dan sertifikasi dari rincian kandungan gizi.

"Jadi, masalah kandungan gizi di satu paketnya beserta tambahan keterangan untuk harga per jenis makanannya. Misalnya kalorinya berapa, kemudian kandungan gizinya (kalori, protein, dan segala macam), surat dari ahli gizinya satu paket itu berapa," ujar Ni Made, Jumat (27/2/2026).

"Kalau sebelum Ramadan, itu kan mungkin nasi (karbohidratnya berapa), terus buah (vitaminnya berapa). Nah, misalnya di bulan Ramadan kan tidak mungkin paket nasi, tapi kita bicaranya dari sisi kandungan gizi. Kandungan gizi apa saja yang kemudian menjadi persyaratan. Makan bergizi gratis itu kan penekanannya di gizinya, bukan di jumlahnya," tambahnya.

Baca juga: Antisipasi Kasus Keracunan, Program MBG di Jogja Bakal Dikawal Teknologi Berbasis AI Simetris

Terkait anggaran, Ni Made mengingatkan bahwa nilai paket untuk balita, PAUD, TK, RA, SD/ MI kelas 1-3 adalah Rp8.000, sementara untuk SD kelas 4-6, SMP, SMA sebesar Rp10.000.

Seluruh SPPG telah menyepakati pemberian informasi daftar menu 12 harian untuk menjamin konsistensi kualitas.

"Jadi yang didistribusikan pada saat bulan puasa itu sama tidak nilainya, baik secara kandungan gizi maupun secara anggaran. Dan itu disepakati kemarin oleh semua SPPG, termasuk pemberian informasi daftar menu 12 harian itu," tegasnya.

Pemda DIY secara khusus menyoroti temuan menu yang dianggap tidak memenuhi unsur kelayakan bagi anak sekolah.

Ni Made menyebut pihaknya bahkan menjadikan unggahan viral warganet sebagai bahan presentasi evaluasi kepada para penyedia.

"Kami juga meng-capture (foto) dari medsos terkait keluhan 'Di daerah ini MBG-nya kayak gini lho.' Itu sampai kita jadikan bahan tayang. Kan ada yang tidak masuk akal, misalnya lucu banget ada yang memberi nanas utuh satu atau mungkin kombinasinya tidak masuk akal. Kita juga tidak bicara 'Oh kalau dikasih kurma salah', tidak apa-apa dikasih kurma. Cuma kan kita bicaranya dari sisi kandungan gizinya sudah mencukupi belum? Terus, ini yang diberi makanan siapa?," papar Ni Made.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian menu dengan sasaran usia penerima, seperti pemberian keripik tempe bagi siswa taman kanak-kanak.