Jawaban BGN DIY Soal Menu MBG Ramadan yang Jadi Sorotan Warganet

Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan sekaligus menjawab keraguan publik yang berkembang.

“Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG,” ujarnya.

Dengan penambahan informasi harga pada setiap paket, BGN Regional DIY berupaya memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni menyediakan asupan gizi yang layak bagi para siswa, sembari merespons evaluasi dan perhatian masyarakat secara terbuka.

Sultan HB X turun tangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tengah menjadi sorotan publik.

Niat untuk menyediakan asupan gizi yang layak bagi para siswa harus berhadapan dengan realitas di lapangan.

Beberapa waktu terakhir, muncul keluhan dari masyarakat terkait tampilan dan komposisi menu kering yang dibagikan selama bulan Ramadan, yang dinilai kurang memenuhi ekspektasi kelayakan gizi.

Keresahan ini bermula dan mencuat luas setelah sejumlah keluhan warganet viral di media sosial.  

Dalam unggahan tersebut, publik menyoroti pembagian paket MBG di berbagai wilayah di Yogyakarta yang secara visual lebih menyerupai kotak kudapan untuk rapat ketimbang makanan padat gizi.

Dari berbagai foto yang beredar di linimasa, paket makanan tersebut hanya berisi telur rebus, buah seperti salak atau jeruk, onde-onde, aneka gorengan, roti keju, susu kotak, kurma, dan bahkan keripik tempe. 

Modifikasi menu menjadi bentuk kering ini diketahui dilakukan sebagai bentuk penyesuaian.

Mengingat para siswa sedang menjalankan ibadah puasa, makanan sengaja dibagikan dalam bentuk kering agar dapat dibawa pulang dengan praktis untuk menu berbuka.

Namun, modifikasi tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai standar gizi dan nilai paket yang diterima siswa. 

Penanggung jawab MBG dipanggil

Merespons dinamika dan keresahan publik yang terus berkembang, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X segera mengambil langkah evaluasi.

"Saya sudah meminta Sekretaris Daerah untuk memanggil penanggung jawab MBG, karena ada sejumlah pihak yang protes. Sepertinya materi atau kurang pas," ungkap Sri Sultan Hamengku Buwono X ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/2).

Sultan menekankan bahwa program ini harus berjalan dengan akuntabilitas yang jelas, baik dari sisi kualitas gizi maupun transparansi nilai barang.