Wali Murid Pertanyakan Menu Ramadan Program MBG di DIY Mirip Snack Rapat

Ringkasan Berita:

• Sejumlah foto yang beredar memperlihatkan paket makanan yang diterima siswa di DI Yogyakarta lebih menyerupai kotak kudapan rapat daripada sajian padat gizi.
• Dalam visual yang dibagikan warganet, paket tersebut tampak berisi kombinasi beragam penganan seperti telur rebus, buah (salak atau jeruk), onde-onde, aneka gorengan, roti keju, susu kotak, kurma, hingga keripik tempe.
• Komposisi inilah yang menjadi pangkal pertanyaan, apakah esensi pemenuhan nutrisi anak tetap menjadi prioritas utama.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta selama bulan Ramadan menuai sorotan publik.

Perubahan format dari makanan utama menjadi paket penganan untuk berbuka puasa memicu diskursus mengenai kesesuaiannya dengan standar gizi dan tujuan awal program untuk pemenuhan nutrisi anak sekolah.

Kebijakan penyesuaian menu selama bulan puasa, di mana siswa tidak makan di sekolah, menjadi latar belakang perubahan ini.

Program yang semula menyediakan makanan berat kini beralih ke format paket penganan kering yang bisa dibawa pulang. Namun, modifikasi ini justru menimbulkan keresahan di kalangan orang tua murid.

Kegelisahan tersebut mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, salah satunya melalui unggahan akun Instagram @merapi_uncover pada Senin (23/2).

Sejumlah foto yang beredar memperlihatkan paket makanan yang diterima siswa lebih menyerupai kotak kudapan rapat daripada sajian padat gizi.

Dalam visual yang dibagikan warganet, paket tersebut tampak berisi kombinasi beragam penganan seperti telur rebus, buah (salak atau jeruk), onde-onde, aneka gorengan, roti keju, susu kotak, kurma, hingga keripik tempe.

Komposisi inilah yang menjadi pangkal pertanyaan publik, apakah esensi pemenuhan nutrisi anak tetap menjadi prioritas utama.

Kekhawatiran mengenai nilai gizi paket makanan tersebut disuarakan secara langsung oleh para wali murid di berbagai kabupaten/kota di DIY.

Mereka pada dasarnya mengapresiasi keberlanjutan program, tetapi menyoroti komposisi menu yang dinilai belum sejalan dengan tujuan awal.

Pertanyaan para ibu

Dian (38), seorang wali murid di Sleman, dapat memahami adanya penyesuaian selama Ramadan. Namun, isi paket yang ia lihat membuatnya ragu.

“Saya memahami ada penyesuaian karena Ramadan, jadi anak-anak tidak makan di sekolah. Tapi ketika melihat isi paketnya seperti gorengan dan roti bahkan ada juga yang isinya keripik tempe, saya jadi bertanya apakah itu sudah sesuai standar gizi. Harapannya tetap mengacu pada tujuan awal program, yaitu pemenuhan nutrisi anak,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Dwi (27), warga Prambanan, Sleman. Ia mengapresiasi program yang tetap berjalan, tetapi menginginkan transparansi mengenai kandungan nutrisinya.

“Kami tentu mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis ini tetap berjalan selama puasa. Anak saya membawa pulang telur rebus, buah, susu, dan beberapa kudapan. Namun, sebagai orang tua, saya ingin ada penjelasan mengenai komposisi gizinya agar kami yakin kebutuhan anak tetap terpenuhi,” kata Dwi.

Sementara itu, ibu rumah tangga asal Kota Yogya, Rina, tidak mempersoalkan bentuk penyajian, melainkan substansinya. Baginya, pemenuhan asupan gizi seimbang tetap menjadi kunci.

“Kalau dilihat sekilas, paketnya memang seperti snack box rapat. Saya tidak mempermasalahkan bentuknya, tapi komposisinya perlu diperhatikan. Anak tetap membutuhkan asupan protein, vitamin, dan serat yang cukup meskipun sedang berpuasa,” tuturnya.

Ia pun lugas mempertanyakan tujuan utama program. “Tujuan program ini kan untuk memastikan anak mendapat makanan bergizi. Kalau isinya didominasi makanan ringan dan gorengan, tentu menimbulkan pertanyaan. Kami berharap ada evaluasi agar kualitas gizinya tetap terjaga,” ucapnya.

Rentetan respons dari wali murid tersebut menggarisbawahi satu hal krusial yakni tujuan pemenuhan gizi anak tidak semestinya tereduksi oleh penyesuaian format.

Meskipun adaptasi selama bulan puasa adalah langkah yang dapat dipahami, komposisi menu dalam paket pengganti menjadi penentu tercapainya sasaran program.

Diskursus yang berkembang ini menjadi momentum penting bagi penyelenggara untuk melakukan evaluasi.

Transparansi mengenai standar gizi yang digunakan serta peninjauan kembali atas isi paket menjadi langkah yang diharapkan publik agar program Makan Bergizi Gratis tetap relevan dan efektif dalam menjaga kualitas nutrisi generasi penerus, bahkan di tengah adaptasi sekalipun.

MBG harus bergizi

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menekankan bahwa penyesuaian bentuk makanan selama bulan puasa tidak boleh menurunkan standar gizi yang telah ditetapkan.

"Kalau memang MBG itu tetap ada di bulan Ramadan, dari sisi jenis makanan itu disesuaikan juga dengan gizi. Tidak sekadar kemudian menuntaskan kewajiban saja—'Oh ya, saya sudah bagi'—dengan kondisi yang mungkin tidak seideal pada saat bukan bulan puasa," ujar Ni Made, Senin (23/2).

Bagi Pemda DIY, esensi program ini terletak pada kualitas, bukan sekadar kuantitas atau formalitas distribusi. Ni Made menggarisbawahi bahwa nama program ini secara eksplisit memuat kata "bergizi".

"Karena MBG itu kan Makan Bergizi Gratis. Kan kita tetap menekankannya di gizinya, bukan di jumlahnya. Dari sisi konsumsi gizinya itu juga harus dipikirkan, kalau kami begitu," tambahnya.

Untuk memastikan hal tersebut, Pemda DIY sebenarnya telah menetapkan syarat ketat bagi penyedia jasa (Satuan Pelayanan Program Gizi/SPPG). Setiap paket MBG wajib menyertakan keterangan nilai gizi guna memberikan transparansi kepada pihak sekolah dan siswa.

"Karena memang kan harus ada informasi gizi di setiap (paket). Kami kemarin minta itu, itu syarat itu. Syarat kemarin di surat kami juga yang sudah disepakati antara Kepala Sekolah dengan SPPG, bahwa harus ada kandungan gizi. Jadi, daftar kandungan gizi di setiap paketnya itu lho, di paket MBG-nya itu," papar Ni Made.

Terkait temuan di lapangan, Satgas MBG DIY—yang terdiri dari unsur Sekda, Asisten, Biro Kesra, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan—akan melakukan verifikasi silang. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui apakah menu tersebut merupakan inisiatif sepihak dari SPPG atau telah melalui persetujuan sekolah.

"Kita juga akan konfirmasi juga, ini kan dulu sudah ada itu perjanjiannya, jadi daftar menu itu sudah diinformasikan ke sekolah juga. Jadi apakah ini tanpa pengetahuan sekolah atau sudah sepengetahuan sekolah gitu lho, menu MBG-nya itu. Itu kan harus diverifikasi dulu sebelum kita kemudian melihat sesuatu ini harus diambil kebijakan seperti apa," tegasnya.

Tantangan kelayakan higiene

Satgas MBG DIY juga tengah menghadapi tantangan lainnya terkait pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh SPPG. Aspek sanitasi ini krusial untuk mencegah berulangnya insiden kesehatan, seperti keracunan makanan di masa lalu. Namun, kepatuhan SPPG dalam mengurus sertifikasi ini masih tergolong rendah.

"Pertama kita bicara masalah progres terkait dengan standar sanitasi layak itu. Tapi ternyata kan tidak bisa semua memenuhi itu. Masih persentasenya sangat sedikit sekali untuk sertifikat SLHS," ungkap Ni Made.

Ia mengakui bahwa akselerasi kepemilikan SLHS berjalan lamban dan menjadi salah satu bahan evaluasi utama pemerintah daerah.

"Itu kayaknya majunya juga nggak terlalu cepat ya. Itu sedikit, masih nggak tahu itu kesulitannya di mana. Saya juga nggak tahu itu, apakah mereka menganggap itu tidak terlalu penting atau gimana ya. Apa ya, progresnya itu nggak signifikan gitu lho."

Situasi ini menempatkan Pemda DIY pada posisi yang menuntut evaluasi berlapis. Di satu sisi, pemerintah daerah harus memantau mitigasi risiko higiene. Di sisi lain, momentum Ramadan memunculkan variabel baru terkait modifikasi menu.

"Kalau evaluasi kan tetap kita lakukan. Cuman kan tidak seperti dulu lagi berkala yang setiap seminggu sekali karena terjadi, ya mudah-mudahan tidak lagi ya keracunan itu. Sekarang kan isunya menjadi berbeda ketika ini masuk bulan puasa, dari sisi jenis makanannya ini yang seperti apa," pungkasnya.